.webp)
Pemkab Mojokerto bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengembangkan desa cinta statistik (Desa Cantik). Selain menjadi dasar kebijakan pemerintah desa, data statistik juga vital sebagai rujukan menangani masalah sosial.
Desa Cantik merupakan buah pendampingan dari BPS Kabupaten Mojokerto. Jika tahun lalu Desa Balongmojo di Kecamatan Puri dan Desa Ngabar di Kecamatan Jetis, tahun ini giliran Desa Ketapanrame di Kecamatan Trawas.
Pengukuhan Ketapanrame sebagai Desa Cantik disahkan oleh Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati dan Kepala BPS Kabupaten Mojokerto Dwi Yehnny. Desa terbaik dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) dari Kemenparekraf ini bakal mendapatkan pendampingan BPS untuk membuat data statistik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dengan pendampingan BPS, Ketapanrame sebagai desa wisata akan menjadi percontohan karena data-data disajikan dengan baik. Sehingga pergerakan ekonomi pariwisata akan bisa dilihat dari waktu ke waktu dalam data," kata Bupati Ikfina dalam FGD bertema 'Pengendalian Harga Pangan Menuju Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur' di hotel Jalan Bypass Mojokerto, Selasa (24/10/2023).
Pendampingan dari BPS Kabupaten Mojokerto melalui program Desa Cantik, lanjut Ikfina, diharapkan membuat Ketapanrame mampu membuat dan mengolah data seputar desa tersebut dengan baik. Menurutnya, data statistik yang dihasilkan bisa menjadi dasar bagi Pemdes Ketapanrame untuk mengambil kebijakan.
Tidak hanya itu, data statistik dari desa juga sangat dibutuhkan Pemkab Mojokerto untuk membuat kebijakan dan interveksi persoalan sosial, seperti kemiskinan dan balita stunting.
"Amanah peraturan perundang-undangan semua data penting terkait penyelesaikan masalah sosial dikatakan valid kalau sudah disahkan desa. Sehingga desa harus berkembang mampu menyajikan data yang bisa dipertanggungjawabkan," terangnya.
Kemampuan pendataan desa-desa, kata Ikfina, bakal ditunjang dengan aplikasi E Office yang sudah dibangun Dinas Kominfo Kabupaten Mojokerto. Aplikasi tersebut selama ini sudah diterapkan di lingkungan Pemkab Mojokerto.
Menurutnya, pemdes di wilayahnya sudah diberi pelatihan untuk menerapkan aplikasi ini. Sehingga nantinya surat menyurat antara Pemkab Mojokerto dengan pemdes semuanya dalam format digital yang lebih efisien dan cepat.
"Kami minta koneksivitas surat menyurat antara Pemkab Mojokerto dengan desa sudah harus bisa berjalan. Ini efisiensi, saya bisa cek dengan cepat tanpa saya bertanya ke sekretaris atau Bagian Umum. Sehingga juga bisa langsung disposisi dengan cepat. Begitu junga pemdes bisa langsung cek surat-surat dari pemkab," cetusnya.
Focus Grup Discussion (FGD) Pemkab Mojokerto dengan BPS kali ini fokus membahas pengendalian harga pangan di Bumi Majapahit. FGD juga diikuti Kepala Disperindag Iwan Abdillah, Kepala Bappeda Bambang Eko, Kepala DPMD Yudha Akbar, Camat Trawas, serta perwakilan Dinas Pertanian dan Inspektorat Kabupaten Mojokerto.
"Karena kita masih dalam situasi belum betul-betul aman terkait pengendalian inflasi, tidak hanya di Mojokerto, tapi seluruh Indonesia. Kondisi ini tak lepas dari pengaruh geopolitik, yaitu perang Rusia dengan Ukraina ditambah gejolak Israel dengan Palestina di Gaza dan ancaman dampak El nino. Akumulasi beberapa faktor itu memengaruhi stabilitas harga pangan," jelas Ikfina.
Dalam FGD ini pula, Ikfina meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Mojokerto, BPS dan Satgas Pangan mempunyai persepsi yang sama. Yaitu kebijakan yang akan diambil untuk mengendalikan harga pangan di Bumi Majapahit haruslah berdasarkan data statistik sehingga lebih efektif dan efisien.
Oleh sebab itu, peran BPS Kabupaten Mojokerto sangat penting. Seperti pendataan yang sudah dilakukan selama ini menghasilkan data pergerakan inflasi di Bumi Majapahit, baik data per bulan maupun tahun ke tahun. Ke depan, sinergi TPID, BPS dan Satgas Pangan bisa diterapkan menyambut momen Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
"Nataru nanti antisipasinya memetakan apa saja kebutuhan masyarakat, kita sediakan, sehingga tak terjadi lonjakan harga yang signifikan akibat permintaan meningkat. Termasuk di daerah wisata yang benyak menyediakan kuliner harus mampu menyediakan kebutuhan bahan pangan," ujarnya.
Untuk memantau pergerakan harga kebutuhan pokok harian, tambah Ikfina, selama ini pihaknya menggunakan aplikasi Sinergi Smart Info Harga milik Disperindag Kabupaten Mojokerto. Aplikasi ini menyajikan harga semua kebutuhan pokok di seluruh pasar yang berjumlah 20 pasar tradisional.
Di sisi lain, Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto mempunyai aplikasi Sinta untuk memantau hasil panen semua komoditas di wilayahnya. Hanya saja aplikasi ini belum bisa memantau distribusi hasil panen sehingga pihaknya belum mampu mengendalikan harga hasil panen tersebut. Ikfina berharap aplikasi Info Harga dan Sinta bisa dipadukan.
"Harapannya bisa dipikirkan bersama dalam FGD ini. Sehingga bisa memberikan komponen penunjang dalam pengendalian inflasi, khususnya pengendalian harga kebutuhan pokok," tandasnya.
(ega/ega)
