.webp)
Pemprov Jatim menggelar rakor percepatan penanganan bencana di Jawa Timur serta antisipasi bencana hidrometeorologi 2023-2024. Rapat ini dipimpin Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa serta sejumlah bupati-wali kota di Jatim.
Khofifah mengingatkan ancaman bencana hidrometorologi yang kerap terjadi di awal tahun. Ia mengajak seluruh kepala daerah bersama OPD terkait untuk melakukan normalisasi atau pengerukan sungai dan pengecekan pompa dan pintu air.
"Ini persoalan relatif sederhana. Tetapi harus cek detail. Ketika pompa air tidak berfungsi dengan baik seperti tersumbat sampah atau barongan (sampah bambu) ini bisa diantisipasi lebih dini," kata Khofifah di BPSDM Jatim, Senin (9/10/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Khofifah juga menekankan pentingnya mitigasi dan pemetaan status kebencanaan di tiap-tiap wilayah secara tepat. Ini penting untuk penanganan bencana, termasuk untuk menyalurkan bantuan salah satunya cadangan beras pemerintah (CBP) pada saat ditetapkan status tanggap darurat.
Dia menyebutkan bahwa CBP bisa dikeluarkan ke kabupaten/kota jika memang sudah menetapkan status tanggap darurat. Dia persilakan bila ada kepala daerah yang sudah memenuhi kualifikasi tanggap darurat mengeluarkan SK. Khofifah mengakui kekeringan dampak El Nino tahun ini dapat atensi khusus.
"Saya mohon ini semua bisa menjadi kewaspadaan bersama. Mumpung kita punya kesempatan, sekarang kita fokus agar intervensi kebencanaan bisa masif. Juga pertemuan hari ini menjadi pengingat kita untuk memanggil kembali memori pada penanganan bencana yang sebelumnya. Juga opsi-opsi mitigasi secara manual juga perlu disiapkan," imbuhnya.
Khofifah secara khusus menyampaikan terima kasih atas bantuan, penguatan, dan pendampingan dari BNPB RI dalam penanganan bencana maupun pasca bencana di Jatim khususnya di momen karhutla saat ini.
"Seperti misalnya pada bencana kebakaran hutan, BNPB RI memberikan support heli untuk water bombing kepada Jatim. Terima kasih atas bantuan Kepala BNPB RI. Dalam semua kerja keras itu kita tetap harus mengiringi dengan doa. Agar memberseiringi seluruh ikhtiar yang telah kita lakukan," terangnya.
Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan kekeringan di Indonesia akan terjadi hingga awal tahun, kisaran Januari-Februari 2024. Namun ada beberapa daerah yang bakal diguyur hujan pada November 2023.
"Namun diprediksikan akhir November 2023 sudah turun hujan. Tapi ini yang harus kita khawatirkan juga jika curah hujan tinggi di awal tahun depan, ini bisa berpotensi untuk terjadinya banjir," katanya.
Secara khusus, Suharyanto mengulas Di kejadian karhutla di Jatim. Menurutnya, tingkat kerawanan karhutla Jatim cukup tinggi. Utamanya pada musim kemarau kering ini yang memicu terjadinya karhutla.
"Bahkan beberapa gunung seperti Arjuno, Bromo dan baru-baru ini Lawu juga terbakar. Bahkan tempat pembuangan akhir (TPA) juga terbakar. Kejadian ini telah kami bantu dengan helikopter yang mampu melakukan water bombing," ujarnya.
Suharyanto kemudian juga menyampaikan bahwa saat ini di Jatim ada lima wilayah yang memiliki kuantitas terjadinya bencana lebih dari 50 kejadian. Lima wilayah tersebut adalah Situbondo, Jember, Pasuruan, Sidoarjo, dan Malang.
"Harapannya kejadian bencana yang telah terjadi di tahun-tahun sebelumnya tidak terulang lagi. Misalnya seperti karhutla di Bromo kemarin, itu sangat merugikan karena pemadamannya sampai satu minggu," katanya
Suharyanto menyampaikan bahwa dalam upaya mitigasi bencana di berbagai wilayah untuk bisa dimasifkan. Misalnya di Pantai Teleng Ria Pacitan yang mulai ditanami Cemara Udang. Ini adalah mitigasi yang bisa dilakukan.
Mantan Pangdam V Brawijaya ini juga menyampaikan penentuan fase siaga atau tanggap darurat kepala daerah tidak boleh ragu-ragu. Karena penanganan bencana sejatinya tidak bisa sendirian. Melihat evaluasi pada penanganan bencana sebelumnya, kerja sama bisa mempercepat penanganan bencana.
"Supaya akuntabilitas dan regulasinya masuk kepala daerah jangan sampai ragu untuk menentukan fase siaga atau darurat bagi wilayahnya," ucapnya.
Saat ini di Jatim dalam catatan BNPB, ada 21 kabupaten/kota yang menetapkan status kekeringan. Untuk siaga darurat terdapat sebanyak 12 kabupaten kota dan untuk status tanggap darurat terdapat 9 kabupaten/kota.
BNPB juga menyalurkan bantuan dana siap pakai dan peralatan untuk wilayah tersebut. Suharyanto menyampaikan permohonan hibah rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana di Jawa Timur masih minim pengajuannya.
"Baru ada 5 yang pengajuan. Provinsi Jatim, Pasuruan, Madiun, Mojokerto dan Sampang. Harapannya pengajuan hibah RR di tahun 2024 bisa meningkat. Tapi mohon segera yang masih membutuhkan bentuklah tim yang solid, dan segera mungkin membuat proposal dan kawal berkas tersebut," pungkasnya.
(dpe/iwd)
