.webp)
KPU Kota Malang prihatin atas keberadaan spanduk Golput yang terpasang di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), Jalan Basuki Rahmat atau Kayutangan, Kota Malang. Mengingat suara setiap orang dalam pemilu sangat penting untuk menentukan pemimpin bangsa.
"Turut prihatin dan sangat disayangkan sikap tersebut (memilih Golput)," ujar Ketua KPU Kota Malang Aminah Asminingtyas saat dihubungi detikJatim, Senin (27/3/2023).
Meski prihatin, Aminah mengatakan bahwa KPU tidak memiliki kewenangan menindaklanjuti keberadaan spanduk bertuliskan '2024 Golput pilihan realistis atas matinya keadilan di +62' itu. Menurutnya, Pemkot Malang yang seharusnya punya kewenangan untuk menindak spanduk itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sepanduk, baliho dan lain-lain itu belum masanya. Ketika sudah waktunya, tentu KPU sudah menyiapkan peraga kampanye beserta aturan pemasangan. Kalau yang di JPO itu sebenarnya lebih ke peraturan Pemkot Malang (tentang perizinan). Kami nggak punya kewenangan menilai, melarang, atau menindak," ujarnya.
Dengan kewenangan di tangan Pemkot Malang bukan berarti KPU menutup mata. Munculnya spanduk Golput ini dinilai sebagai tantangan yang harus dilalui penyelenggara untuk menyukseskan pemilu serentak 2024 mendatang.
"Yang bisa kami lakukan adalah kolaborasi, sinergi dengan berbagai entitas politik serta masyarakat untuk sosialisasi dan literasi politik serta pemilu agar warga malang khususnya agar dapat menyalurkan hak politiknya (suaranya) dalam pemilu," katanya.
Seperti diketahui, gelombang ancaman Golput 2024 muncul di Kota Malang setelah hakim menjatuhkan vonis kepada tersangka Tragedi Kanjuruhan. Salah satunya berasal dari spanduk yang terpasang di Kayutangan.
(dpe/iwd)
