.webp)
Maraknya pejabat pamer gaya hidup mewah alias gaya hidup hedon (hedonisme) masih jadi sorotan. Terutama setelah mencuatnya penganiayaan oleh anak pejabat pajak. Di tengah fenomena itu, Wakil DPRD Surabaya Reni Astuti mengajak pejabat yang memang mau pamer sesuatu untuk memamerkan produk UMKM lokal saja.
"Saya tetap mendorong produk UMKM (kalau memang ingin pamer). Saya lihat teman-teman dewan juga pakai batik UMKM. Kami juga mendorong teman-teman UMKM punya produk tas lebih banyak dan lain-lain yang bisa dipakai gitu," kata politikus PKS itu ditemui di Balai Kota Surabaya, Selasa (7/3/2023).
Reni pun menyampaikan bahwa pejabat publik tidak seharusnya memamerkan gaya hedon. Apalagi situasi masyarakat saat ini sedang dalam masa pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di Surabaya sendiri, kata Reni, angka kemiskinan masih sekitar 200 ribu-an orang, pra miskin 248.299, miskin ekstrim sekitar 23.530 jiwa. Ia juga sering menemukan kondisi kesulitan pekerjaan dan sebagainya.
"Jadi tentu kita berharap tidak terjadi disparitas terlalu lebar antara rakyat dengan pejabatnya. Oleh karena itu kalau saya lihat selama ini kalau ada temuan dan masukan publik, melihat ada pejabat pemkot atau kami di DPRD juga yang tidak patut, ya tentu sangat tidak sepakat dengan situasi itu," katanya.
Menurutnya, saat ini publik berharap pejabat bisa dekat dengan rakyat. Maka sudah seharusnya pejabat melayani tanpa ada disparitas sosial ekonomi yang terlalu ditampakkan.
"Bahwa kemudian seseorang memiliki kekayaan, materi, selama itu diperoleh dengan cara benar, itu hak bersangkutan. Tetapi kemudian memamerkan dengan kemewahan-kemewahan, itu saya kira sesuatu yang tidak tepat dan menyakiti hati masyarakat. Saya kira wajar publik menanyakan," ujarnya.
Soal LHKPN, Reni mengatakan bahwa itu merupakan kewenangan KPK. Baik anggota dewan maupun pejabat eselon dua, seluruhnya wajib untuk melaporkan LHKPN secara rutin.
"Saya kira KPK juga punya semangat preventif antisipatif. Data-data yang dimasukkan juga menjadi bahan, sekiranya itu tidak masuk akal, tidak sesuai, itu kewenangan KPK. Semampu mungkin kami melaporkan apa yang kami punya," katanya.
Tidak hanya pejabat saja yang ramai disorot karena bergaya hidup mewah. Anak pejabat juga tersorot karena memamerkan harta yang dimiliki orang tuanya. Reni mengatakan bahwa itulah salah satu alasan kenapa menjadi pejabat publik itu tidak mudah.
"Memang tidak mudah menjadi anak pejabat publik, karena terus disorot. Karena tidak hanya pejabatnya yang disorot, tapi juga keluarganya. Saya kira kasus belakangan ini jadi evaluasi dan perbaikan seluruh pejabat publik termasuk yang di Surabaya, semoga nggak ada yang sampai kayak gitu, apalagi sampe timbul kekerasan. Ini jadi tanggung jawab dan tantangan kita," ujarnya.
(dpe/dte)
