.webp)
Kebijakan contra flow angkutan kota (angkot) di kawasan Kayutangan, Kota Malang ternyata hanya isapan jempol. Ini setelah Dishub setempat resmi membatalkannya karena dinilai berisiko.
"Contra flow sangat berisiko kalau diterapkan," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Widjaja Saleh Putra kepada detikJatim, Selasa (28/2/2023).
Widjaya membantah pihaknya tak menjalankan perintah Wali Kota Malang Sutiaji yang menjanjikan contra flow bagi angkot di koridor Kayutangan. Namun, ia berdalih pihaknya telah memfasilitasi sopir angkot dengan membuka water barrier agar angkutan dapat meneruskan perjalanan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita bantu semampunya, tetapi kenyataannya justru sangat berisiko dan tidak bisa dilaksanakan. Karena ketika demo itu pak wali menyampaikan dikaji dulu. Dan ternyata hasil kajian menentukan tidak bisa dilakukan contra flow khusus angkot," dalihnya.
Kendati demikian, skema lawan arus di koridor Kayutangan hanya diberlakukan untuk kondisi darurat saja. Misalnya untuk kendaraan ambulans serta mobil pemadam kebakaran saja. Dishub juga tengah memikirkan rekayasa lain untuk tetap menghidupkan angkot.
Oleh karena itu, Widjaya berharap para sopir angkot bisa adaptasi selama dua pekan tersisa. Mengingat keselamatan menjadi hal yang penting dan mahal.
"Dari 10 titik yang diizinkan, kami evaluasi sudah tidak ada yang memakai," terangnya.
Awal mula kebijakan contra flow di kawasan Kayutangan
Kebijakan contra flow berawal dari proyek ambius Pemkot Malang menata kawasan Kayutangan Heritage yang berada di Jalan Jenderal Basuki Rahmat. Perubahan wajah Kayutangan pun dilakukan dengan menggelontorkan anggaran puluhan miliar.
Ini bertujuan menciptakan Kayutangan sebagai landmark baru untuk menarik wisatawan di Kota Malang. Namun ambisi itu masih terkendala dengan kepadatan arus lalu lintas. Dinas Perhubungan kemudian mengusulkan rekayasa lalu lintas dengan satu arah di sejumlah ruas jalan. Khusus Jalan Jenderal Basuki Rahmat.
Awal wacana itu muncul sudah banyak ditolak warga, khususnya dari para sopir angkot yang memiliki trayek melintasi ruas jalan yang terkena imbas satu arah. Berdalih sosialisasi telah dilakukan, Dinas Perhubungan lalu mulai memberlakukan ujicoba satu arah pada Senin (20/2) setelah melakukan persiapan diantaranya membongkar median jalan serta pemasangan spanduk atau baliho.
"Uji coba selama tiga minggu, nanti kita akan evaluasi. Bagaimana bisa mengevaluasi kalau ujicoba belum dilaksanakan. Nunggu kapan lagi, karena tidak dipungkiri arus lalu lintas sudah padat, dibutuhkan rekayasa untuk mengurainya," ujar Kadishub Kota Malang Widjaya Putra Saleh waktu itu.
Baca halaman selanjutnya.
Tepat pada hari pertama uji coba, ratusan sopir yang memiliki trayek dan terimbas satu arah menggelar aksi damai depan Balai Kota Malang. Para sopir juga membawa sekaligus armada yang seharinya digunakan mengais rezeki. Kebijakan contra flow kemudian muncul saat Wali Kota Malang Sutiaji menemui para sopir angkot yang menolak pemberlakuan satu arah, Senin (20/2/2023).
Waktu itu, Sutiaji menyampaikan bahwa telah bertemu perwakilan sopir angkot dan memberlakukan contra flow khusus angkot di koridor Kayutangan mulai hari kedua ujicoba. Selain itu, Sutiaji berjanji akan memberikan stimulan pengganti BBM berupa bantuan langsung tunai kepada sopir sebesar Rp 600 ribu mulai Maret hingga April mendatang.
"Saya sudah sampaikan ke Dinas Perhubungan mulai besok diberlakukan contra flow untuk angkot. Jadi angkot tetap bisa berjalan seperti biasanya," ucap Sutiaji disambut gempita para sopir.
Solusi yang dijanjikan Sutiaji berupa contra flow dalam menjawab aspirasi para sopir langsung direspon Polresta Malang Kota. Bahwa contra flow dapat diberlakukan ketika kondisi darurat, dan punya resiko tinggi ketika diterapkan bagi angkot tanpa sebelumnya dilakukan kajian.
Soal contra flow, kami belum sampaikan ada persoalan atau tidak, kami tidak menjawab itu. Namun perlu dikaji terlebih dahulu. Karena contra flow ini bisa dilakukan dalam situasi darurat atau ada urgensi tertentu," ujar Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto usai memimpin pengamanan aksi sopir angkot depan Balai Kota Malang, Senin (20/2).
Menurut Budi Hermanto, penerapan contra flow oleh Pemkot Malang dalam menjawab aspirasi para sopir angkot pasca kebijakan satu arah arah, harus dikaji terlebih dahulu. Misalnya, apakah nanti punya resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas.
"Nah urgensinya contra flow bagi angkot ini, apakah nanti tidak menimbulkan laka lantas.Makanya saya bilang, segala sesuatunya harus dikaji. Sebelum, saat dan kebijakan itu dilakukan," tuturnya.
Keesokan harinya, para sopir bersama pengurus paguyuban menyesalkan janji Wali Kota Sutiaji tak terealisasi di lapangan. Angkot dipaksa melawan arus tanpa rambu atau pembatas seperti yang dijanjikan di hari sebelumnya. Sopir pun menganggap Pemkot Malang sengaja membenturkan angkot dengan masyarakat.
"Kami lihat sendiri di lapangan hari ini, mau jalan dua arah bagaimana, jalannya ditutup. Boleh lewat penutup jalan disuruh buka sendiri, terus angkot akan rawan bertabrakan dengan kendaraan di depannya. Jika begitu, kami mau diadu dengan masyarakat," ujar Ketua Serikat Sopir Indonesia Malang, M Kholil.
