.webp)
"Kami melihat kenaikannya terlalu drastis hampir 100% dari tahun kemarin, yakni Rp 39 Juta ke Rp 69 Juta," kata Wakil Ketua PWNU Jatim KH Abdussalam Shohib kepada detikJatim, Senin (30/1/2023).
Ulama yang akrab disapa Gus Salam ini meminta Kemenag RI bisa merasionalkan angka kenaikan haji. Sebab, rencana biaya kenaikan haji ini bertolak belakang dengan kabar Arab Saudi yang menurunkan biaya haji sebesar 30%.
"Harus ada upaya maksimal dari Kemenag RI, dan negara untuk melakukan penghematan, lobi ataupun usaha untuk meminimalisir kenaikan. Apalagi kabar yang kita terima pihak Arab Saudi menurunkan biaya haji, ini kan semacam ada sebuah pertanyaan di pelaksanaan di Arab Saudi turun, kok di Indonesia naik drastis," ungkapnya.
Menurut Pengasuh Ponpes Denanyar Jombang ini, kenaikan biaya haji setiap tahunnya sebuah kewajaran. Mengingat harga-harga komoditas dan bahan bakar juga naik. Namun, angkanya tidak boleh drastis.
"Wajar saja naik, tapi ini terlalu menjulang. Ini semacam kurang cermat dari penanggung jawab haji. Kalau dilihat biaya naik segitu harusnya diberi informasi jauh hari, minimal 5 bulan lalu, atau satu tahun lalu agar CJH bisa menyiapkan. Kalau gini, pelunasan kurang 1-2 bulan lagi, terus naik segitu kan kasihan CJH," bebernya.
Gus Salam menyebut banyak CJH berasal dari desa yang notabene mereka warga yang berpenghasilan rendah. Kenaikan mendadak ini, bisa mengancam keberangkatan CJH yang secara ekonomi berada di garis kemiskinan.
"Rata-rata mereka di kampung, keterbatasan biaya. Harus ada upaya serius dilakukan pemerintah, Kemenag RI untuk merasionalisasi kenaikan ini. Oke naik, tapi jangan segini," ujarnya.
"Saran kami, upaya penghematan atau lobi ke pihak Arab Saudi. Kalau memang harus dinaikkan dengan angka besar, jangan diterapkan sekarang. Tapi tahun depan atau depannya lagi. Karena tenggang waktu mepet yang mau melunasi untuk tahun ini. Kasihan mereka kalau mundur lagi. Kalau 1-2 tahun ke depan masih bisa mempersiapkanlah kebutuhan, intinya ada perhatian khusus ke CJH reguler yang sudah mendaftar lama dan kemampuan terbatas," tandasnya.
Sebelumnya, penolakan usulan kenaikan biaya haji juga diutarakan salah satu parpol di Jatim yakni Golkar. Ketua Golkar Jatim M Sarmuji menyebut jika pemerintah tetap ngotot menaikkan biaya haji, maka ada potensi banyak CJH batal berangkat.
"Golkar Jatim menolak usulan kenaikan haji. Haji itu sebuah ibadah, jangan sampai memberatkan calon jemaahnya," kata Sarmuji, Sabtu (28/1/2023).
"Tak seorangpun calon jamaah haji mengira akan mengalami kenaikan biaya haji menjadi Rp 69 juta. Jangan sampai karena kenaikan ini menyebabkan calon jemaah haji yang harusnya berangkat, karena tidak mampu menebus sisa pembayaran, akhirnya tidak bisa berangkat," sambung Sarmuji.
(faa/fat)
