.webp)
Bom bunuh diri di Polsek Astanaanyar Bandung menjadi bukti bahwa kelompok dengan ideologi radikal masih ada. Mereka masih melakukan beragam cara untuk menebar teror. Meski demikian, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengeklaim bahwa program deradikalisasi sudah dilakukan secara maksimal.
Sekretaris Utama BNPT Mayor Jenderal TNI Dedi Sambowo dalam kunjungan kerjanya ke Malang menyatakan bahwa kasus bom bunuh diri di Polsek Astanaanyar saat ini masih dalam proses penyidikan dan pengusutan dari pihak-pihak berwenang.
"Jadi, BNPT sesuai UU, melaksanakan kegiatan pencegahan. Pencegahan itu berkaitan dengan pertama adalah kontranarasi, kesiapsiagaan nasional, dan deradikalisasi. Tugas BNPT sesuai UU, ya, terbatas pada kegiatan itu di seluruh Indonesia dan sudah semaksimal mungkin tindakan pencegahan dilakukan," ujarnya di Lahan KTN Turen, Jalan Raya Gatot Subroto, Malang, Kamis (8/12/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
BNPT, kata Dedi, terlibat dalam proses pengusutan jaringan pelaku bom bunuh diri itu bersama instansi terkait lainnya. Dia tegaskan bahwa semua unsur berwenang terlibat untuk melakukan pengusutan bersama.
"Kegiatan tersebut siapa dan bagaimana ini masih dalam proses. Tentunya kami di situ bersama-sama dengan instansi terkait yang lain. Jadi semua unsur terlibat di situ untuk melakukan tindakan pengusutan secara bersama-sama," katanya.
Sejauh ini, kata Dedi, BNPT telah melakukan program-program deradikalisasi dengan maksimal. Salah satu bentuknya adalah Kawasan Terpadu Nusantara (KTN). Pada program KTN itu ada lima lokasi di Indonesia yang menjadi percontohan.
"Seperti tadi kita lihat di tayangan BNPT, KTN yang dilaksanakan itu ada 5. Pertama di Turen (Malang), Jawa Tengah di Temanggung, Jawa Barat Garut, Morowali, dan satu lagi di NTB. Koperasi yang sudah kami bentuk di 5 provinsi itu ada teman-teman kita baik dari deradikalisasi dan penyintas, mereka bergabung di sini dan bersama-sama melaksanakan kegiatan berorientasi ekonomi, kemudian pariwisata, dan edukasi," paparnya.
Dia mengklaim bahwa sesuai arahan Kemenkopolhukam kegiatan KTN yang dilaksanakan BNPT ini sangat efektif. Sehingga di masa mendatang tidak hanya diterapkan di 5 provinsi, tapi juga akan ada sejumlah KTN lain yang akan dibentuk di wilayah Indonesia.
"Jadi dalam waktu dekat yang akan dibuat, KTN pertama di Banten, Lampung, Aceh, sesuai dengan program rencana kerja dari BNPT. Ini terus menerus akan kita lakukan secara bertahap. Tapi untuk tahun ini, 2022, kami melaksanakan lima KTN. Ini terus akan dikembangkan dan merupakan wadah yang sangat positif," ujarnya.
Program dilanjutkan, eks napiter dipastikan tercatat dan terpantau. Baca di halaman selanjutnya.
Dedi menegaskan bahwa program serupa akan terus dilakukan oleh BNPT bersama semua kalangan. Tidak hanya melibatkan masyarakat tetapi juga organisasi, akademisi, perguruan tinggi, dan di manapun dengan menggunakan program soft approach yang sudah direncanakan.
"Pertama adalah kegiatan seperti KTN, kemudian ada Warung NKRI. Ini kami masif, di seluruh Indonesia. Mulai dari Papua, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, NTB, Bali. Jadi program kesiapsiagaan nasional, seperti yang tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 2018. Itu terus kami lakukan," katanya.
Ia juga menjelaskan bentuk-bentuk kegiatan yang bervariasi. Mulai dari dialog kebangsaan, kegiatan musik, kegiatan di dunia maya, serta kegiatan seperti seperti forum santri, diskusi teknologi, dan lain sebagainya.
"Jadi berbagai cara dan upaya kami lakukan, agar paham-paham intoleran, radikalisme dan terorisme tidak ada tempat di negara kita. Kami tentunya tidak sendiri, tapi bersama dengan instansi lain yang berkolaborasi. Saling bahu-membahu, bagaimana caranya supaya paham intoleran, radikalisme, dan terorisme ini tidak ada tempat di masyarakat," ujarnya.
Dirinya juga menegaskan bahwa BNPT terus menerus melakukan evaluasi. Hasil evaluasi itu terus dikembangkan menjadi berbagai kegiatan dan menjaring berbagai lapisan masyarakat di lapangan.
"(Evaluasi) dilaksanakan terus menerus, secara masif dilakukan dan dilaksanakan secara terus menerus. Karena kegiatan yang dilakukan oleh kami ini adalah amanat UU.
Tidak hanya itu Dedi memastikan bahwa pengawasan eks narapidana terorisme (Napiter) juga terus dilakukan. Dia menyebutkan pengawasan itu melibatkan Polri juga dari TNI, pemda, serta berbagai pihak di organisasi.
"Tentunya kami bersama dengan yang lain. Kami libatkan dari Polri dan dari semua termasuk TNI, pemerintah daerah, barangkali juga teman dari organisasi yang mengutuk paham dengan ideologi menyimpang, sama-sama kita bagaimana meniadakan paham tersebut," katanya.
Dia menyebutkan bahwa semua jaringan terorisme yang pernah ada dan para pelakunya, termasuk jaringan yang berpotensi melakukan tindak terorisme telah tercatat.
"Semuanya, eks, mantan itu semuanya ada tercatat. Masuk dalam catatan yang ada di semua instansi yang terlibat dalam penanganan deradikalisasi," katanya.
