Tarif Air PDAM Surabaya Naik Mulai 2023, Tapi Gratis Buat Warga Miskin

Tarif Air PDAM Surabaya Naik Mulai 2023, Tapi Gratis Buat Warga Miskin

Esti Widiyana - detikJatim
Kamis, 24 Nov 2022 22:17 WIB
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Foto: Esti Widiyana/detikJatim)
Surabaya -

Pada 2023 tarif air bersih PDAM Surya Sembada bakal naik menjadi Rp 2.600 per meter kubik. Namun, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berjanji menggratiskan biaya air bagi warga miskin atau kurang mampu.

Tarif bagi masyarakat yang lain, Eri meminta agar dapat mengikuti sesuai aturan yang berlaku. Yakni, berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum.

Tidak hanya aturan tersebut, ia juga menyebutkan tentang SK Gubernur Jatim Nomor 188/775/KPTS/013/2021 tentang Pedoman Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Bagi BUMD kabupaten/kota se-Jawa Timur tahun 2022.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada aturan Permendagri terkait penyesuaian harga tarif PDAM. Surat Edaran Bu Gubernur juga sudah berbunyi, bahwa seluruh PDAM termasuk Surabaya itu ditetapkan harganya Rp2.656. Tapi kemarin saya tentukan agar dibulatkan jadi Rp2.600 saja, sedangkan warga miskin gratis dengan ketentuan tadi," kata Eri kepada wartawan di ruang kerjannya, Kamis (24/11/2022).

Rencananya, penyesuaian tarif baru air bersih PDAM ini mulai diterapkan di Kota Surabaya pada awal Januari 2023 atau akhir November 2022. Saat ini, Direksi PDAM Surya Sembada tengah menggodok penyesuaian tarif baru air bersih itu termasuk klasifikasi untuk bidang usaha atau rumah tangga.

ADVERTISEMENT

"Rencananya pada awal Januari 2023 mulai diterapkan. Tetapi kalau memungkinkan dan Direksi PDAM sudah siap, akhir November 2022 disahkan," ujarnya.

Eri mengatakan sejak 2005 lalu tarif air PDAM tidak pernah mengalami kenaikan, yakni untuk batas bawah sebesar Rp 600 per meter kubik. Menurutnya, besaran tarif yang sama antar pelanggan kelompok I itu tentu merugikan warga miskin.

"Karena harga PDAM warga miskin atau pra miskin (pendapatan rendah) dengan warga pendapatan tinggi itu tidak ada bedanya, bedanya sedikit. Padahal, terkait NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) antara rumah perkampungan dengan rumah klaster itu selisihnya jauh," jelasnya.

Oleh karena itu ia sepakat dengan rencana penyesuaian tarif air bersih PDAM. Sebab, selama puluhan tahun tarif air PDAM tidak pernah mengalami kenaikan yang justru dinilainya merugikan warga miskin.

"Jadi selama ini kebalik, orang tidak mampu mensubsidi orang mampu. Berarti ke depan, warga yang mampu mensubsidi warga tidak mampu. Warga mampu harusnya bayar lebih mahal dari warga kurang mampu, ini yang saya minta ke PDAM," katanya.

Klasifikasi warga mampu dan tidak mampu. Baca di halaman selanjutnya.

Karenanya, Eri mempersilakan Direksi PDAM Surya Sembada untuk menyesuaikan tarif air bersih. Namun, ia menekankan agar penyesuaian tarif air bersih dapat diklasifikasikan antara warga mampu dan tidak mampu.

"Saya kemarin meminta ke PDAM untuk membuat beberapa kriteria. Saya sampaikan, kalau kita mau subsidi orang tidak mampu itu sulit ketika satu orang dikasih Rp 100 ribu atau Rp 50 ribu. Karena itu saya minta untuk warga miskin digratiskan air PDAM-nya," katanya.

Untuk menentukan kategori warga miskin atau tidak, PDAM berpedoman pada Kepmen Kimpraswil No. 403 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat dan pedoman pada 14 Kriteria Kemiskinan BPS.

Digratiskan sampai berapa? Eri menjelaskan, sesuai SNI untuk kota metropolitan dengan penduduk lebih dari 1 juta, maka penggunaan air rerata bisa 150 liter per hari per orang. Jika dalam satu rumah tangga terdapat 5 orang, maka penggunaan air diperkirakan bisa mencapai 22,5 meter kubik.

"Berarti saya minta untuk rumah warga tidak mampu dengan luasan 45 meter persegi dengan jalan lebar 3 meter dan listrik 900 Watt, maka (penggunaan air) 0-20 meter kubik itu gratis. Kemudian, (penggunaan air) 20-30 meter kubik ikut tarif lama Rp600. Itu yang kelompok I atau warga tidak mampu," urainya.

Pada kategori kelompok I ini, Direksi PDAM diminta untuk mengklasifikannya kembali. Pertama untuk luasan rumah 45 meter persegi dengan listrik sampai 900 Watt dan lebar jalan 4-5 meter, ia meminta agar air PDAM digratiskan dengan penggunaan 0-10 meter kubik.

Sementara untuk untuk penggunaan 10-20 meter kubik, baru dihitung tarif Rp 900 per kubik. Kemudian penggunaan air 20-30 meter kubik, tarif dihitung Rp1.200 per kubik.

Halaman 2 dari 2
(dpe/iwd)


Hide Ads