Tarif Air PDAM Surabaya Naik Mulai 2023, Tapi Gratis Buat Warga Miskin

Tarif Air PDAM Surabaya Naik Mulai 2023, Tapi Gratis Buat Warga Miskin

Esti Widiyana - detikJatim
Kamis, 24 Nov 2022 22:17 WIB
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Foto: Esti Widiyana/detikJatim)
Surabaya -

Pada 2023 tarif air bersih PDAM Surya Sembada bakal naik menjadi Rp 2.600 per meter kubik. Namun, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berjanji menggratiskan biaya air bagi warga miskin atau kurang mampu.

Tarif bagi masyarakat yang lain, Eri meminta agar dapat mengikuti sesuai aturan yang berlaku. Yakni, berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum.

Tidak hanya aturan tersebut, ia juga menyebutkan tentang SK Gubernur Jatim Nomor 188/775/KPTS/013/2021 tentang Pedoman Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Bagi BUMD kabupaten/kota se-Jawa Timur tahun 2022.

"Ada aturan Permendagri terkait penyesuaian harga tarif PDAM. Surat Edaran Bu Gubernur juga sudah berbunyi, bahwa seluruh PDAM termasuk Surabaya itu ditetapkan harganya Rp2.656. Tapi kemarin saya tentukan agar dibulatkan jadi Rp2.600 saja, sedangkan warga miskin gratis dengan ketentuan tadi," kata Eri kepada wartawan di ruang kerjannya, Kamis (24/11/2022).

Rencananya, penyesuaian tarif baru air bersih PDAM ini mulai diterapkan di Kota Surabaya pada awal Januari 2023 atau akhir November 2022. Saat ini, Direksi PDAM Surya Sembada tengah menggodok penyesuaian tarif baru air bersih itu termasuk klasifikasi untuk bidang usaha atau rumah tangga.

"Rencananya pada awal Januari 2023 mulai diterapkan. Tetapi kalau memungkinkan dan Direksi PDAM sudah siap, akhir November 2022 disahkan," ujarnya.

Eri mengatakan sejak 2005 lalu tarif air PDAM tidak pernah mengalami kenaikan, yakni untuk batas bawah sebesar Rp 600 per meter kubik. Menurutnya, besaran tarif yang sama antar pelanggan kelompok I itu tentu merugikan warga miskin.

"Karena harga PDAM warga miskin atau pra miskin (pendapatan rendah) dengan warga pendapatan tinggi itu tidak ada bedanya, bedanya sedikit. Padahal, terkait NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) antara rumah perkampungan dengan rumah klaster itu selisihnya jauh," jelasnya.

Oleh karena itu ia sepakat dengan rencana penyesuaian tarif air bersih PDAM. Sebab, selama puluhan tahun tarif air PDAM tidak pernah mengalami kenaikan yang justru dinilainya merugikan warga miskin.

"Jadi selama ini kebalik, orang tidak mampu mensubsidi orang mampu. Berarti ke depan, warga yang mampu mensubsidi warga tidak mampu. Warga mampu harusnya bayar lebih mahal dari warga kurang mampu, ini yang saya minta ke PDAM," katanya.

Klasifikasi warga mampu dan tidak mampu. Baca di halaman selanjutnya.