Respons Sekdaprov Jatim soal 'Bahayakan' Khofifah di RAPBD 2023

Respons Sekdaprov Jatim soal 'Bahayakan' Khofifah di RAPBD 2023

Faiq Azmi - detikJatim
Minggu, 06 Nov 2022 11:30 WIB
Sekdaprov Jatim Adhy Karyono
Sekdaprov Jatim Adhy Karyono (Foto: Faiq Azmi/detikJatim)
Surabaya -

Sekdaprov Jatim Adhy Karyono akhirnya angkat bicara terkait tudingan kecerobohan yang dilakukan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Pemprov Jatim. Menurut Adhy, apa yang dilakukan TAPD sudah sesuai aturan.

"Tidak ada (Yang dilanggar). Semua sesuai regulasinya dan kesepakatan rapat dan evaluasi Kemendagri," kata Adhy kepada detikJatim, Minggu (6/11/2022).

Adhy juga menjelaskan terkait Dana Transfer Umum Daerah, Dana Cadangan dan Dana Penyertaan yang dipermasalahkan Fraksi Gerindra Jatim.

Ia menjelaskan, Penyusunan Nota Keuangan RAPBD Jatim 2023 sudah berdasarkan KUA dan PPAS yang disampaikan ke DPRD Jatim pada 15 Juli 2022 lalu.

"Di mana penyusunannya berpedoman pada RKPD 2023 yang sudah ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2022," imbuhnya.

Kemudian, lanjut Adhy, perhitungan pendapatan transfer yang meliputi dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik Bidang Pendidikan menggunakan asumsi sama dengan tahun 2022.

"Sedangkan DAK di luar non fisik tidak dimasukkan dalam per-angkaan Nota Keuangan RAPBD 2023 karena alokasinya ditentukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan usulan daerah melalui aplikasi KRISNA," jelasnya.

Lebih lanjut Adhy menyatakan, berdasarkan surat PMK per tanggal 29 September 2022 No S-173/PMK/2022 terkait Alokasi Dana Transfer ke Daerah terdapat penambahan pagu dana transfer daerah senilai Rp 1,5 Triliun. Dari dana senilai Rp 1,5 Triliun itu, yang bisa digunakan hanya sebesar Rp 952,142 Miliar.

"Karena ada kelebihan asumsi penerimaan pada saat penyusunan Nota Keuangan RAPBD tahun 2023 sebesar Rp 574 Miliar yang sudah teralokasikan pada belanja di per-angkaan Nota Keuangan RAPBD 2023," tegasnya.