.webp)
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim M Fawait mewanti-wanti Sekdaprov Jatim Adhy Karyono agar tidak asal-asalan dalam proses Rancangan APBD (RAPBD) Jawa Timur tahun 2023.
Pria yang akrab disapa Gus Fawait ini menyebut ada beberapa kecerobohan dari Adhy yang bisa berdampak fatal pada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
"Kecerobohan pertama, bahwa Sekdaprov kemarin sebelum pembahasan perubahan APBD 2022, kita ada pengesahan Raperda Dana Cadangan untuk Pilgub Jatim 2024. Raperda itu harusnya disahkan setelah ada evaluasi dari Mendagri. Evaluasi itu jadi penentu Raperda lanjut atau tidak," kata Gus Fawait kepada detikJatim, Jumat (4/11/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi, yang terjadi justru Raperda itu disahkan saat paripurna di DPRD Jatim padahal evaluasi belum selesai, dan akhirnya tidak diperbolehkan. Saya yakin Ibu Gubernur belum tahu perkara ini, dan ini kecerobohan Sekda," sambungnya.
Menurut Gus Fawait, Raperda Dana Cadangan Pilgub Jatim 2024 itu jadi kecerobohan Sekda yang membuat malu Gubernur Khofifah.
"Ini ngawur memalukan Bu Gubernur, kinerja Sekda dan Bappeda Jatim buruk. Sebagai anak buah gak becus karena Raperda-nya tidak bisa diteruskan, dan uangnya jadi SILPA," tegasnya.
Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN) ini juga membeberkan kecerobohan Sekdaprov Jatim dalam hal ini terkait rencana penyertaan modal yang diusulkan dalam RAPBD Tahun 2023.
"Kita temukan ada rencana untuk menambah modal salah satu BUMD, angkanya Rp 3 miliar untuk Askrida. Kita tidak menentang penambahan modal, cuma sekali lagi kecerobohan pembantu gubernur tiba-tiba penyertaan modal ini caranya asal main ditambahkan," ujarnya.
"Padahal, sebelum penambahan modal harus ada Perda Pernyataan Modal kan gak bisa langsung main masukkan saja. Bahaya lho ini, jadi cedera gubernur karena ketidakcakapan anak buahnya. Ini kecerobohan Sekda dan Bappeda sebagai TAPD," imbuhnya.
Bendahara DPD Gerindra Jatim ini juga menyebut kecerobohan lainnya terkait dana transfer dari pusat untuk Pemprov Jatim sebesar Rp 1,5 triliun. Dana itu disebut Gus Fawait tidak dimasukkan dalam rencana kerja anggaran (RKA) sehingga tidak dibahas di masing-masing komisi.
"Diketahui, Jatim dapat anugerah rezeki dana transfer, saya bersyukur dan apresiasi. Tapi, yang jadi sorotan dana transfer ini per 29 September 2022, itu sebelum Gubernur menyampaikan nota keuangan RAPBD 2023, kenapa kawan-kawan di komisi tidak dilibatkan, dan baru dilaporkan 4 hari lalu. Sehingga, anggaran transfer pusat ini tidak masuk RKA yang dibahas di masing-masing komisi," katanya.
"Kita sekali lagi tidak mempermasalahkan dibuat apa atau besarannya anggaran ini. Kita soroti anggaran ini tidak melewati komisi. Ini otomatis menghilangkan hak budgeting dewan yang jadi fungsi dan hak DPRD," sambungnya.
Gus Fawait menambahkan kecerobohan Sekdaprov Adhy Karyono bisa membahayakan Gubernur Khofifah. Demi menyelamatkan Khofifah, Gus Fawait menyebut Fraksi Gerindra siap menolak RAPBD Tahun 2023.
"Kami sayang gubernur, mungkin fraksi yang paling sayang Bu Khofifah adalah Gerindra. Kita cermat karena 2023 Presiden sudah berpesan tantangan ekonomi, maka kebijakan RAPBD tidak tepat. Kita kawal gubernur untuk membuat kebijakan yang tepat tanpa membahayakan pemerintah provinsi," beber Gus Fawait.
"Fraksi Gerindra Jatim sampai hari ini tetap komitmen mengawal Bu Khofifah. Apa yang dilakukan Sekda ini berpotensi membahayakan Bu Khofifah. Kalau sampai membahayakan, meski ini jadi pil pahit tapi menyehatkan, kita akan tolak di pandangan akhir fraksi yang direncanakan 10 November. Karena kami ingin Bu Khofifah aman," tandas Gus Fawait.
Sekdaprov Jatim Adhy Karyono belum memberikan tanggapan. Pesan WhatsApp yang dikirim detikJatim hanya dibaca saja dan namun tidak direspons.
(faa/iwd)
