Gerakan Pancasila ingin parpol manut dengan pilihan rakyat, jika tak ingin ditinggalkan pemilihnya. Hal ini senada dengan pengamat politik yang mengingatkan tipe pemilih Indonesia yang melodrama.
Koordinator Gerakan Pancasila, Joko Kanigoro mengajak calon pemilih punya posisi bargain dengan parpol. Jika selama ini parpol memaksa rakyat memilih kandidat yang direkomendasikan parpol, maka jelang tahun politik 2024 ini dia mengajak rakyat mendobrak budaya itu.
"Saatnya kita yang ganti memaksa parpol untuk mendukung pemimpin atas kehendak rakyat. Kalau gak mau, ya siap-siap saja tumbang," kata Joko saat memberi kado Ganjar Pranowo dengan gelar Bapak Pancasilais di Blitar, Minggu (30/10/2022).
Dalam beberapa survei, elektabilitas Ganjar Pranowo memang terus naik jika dibandingkan calon-calon pada Pilpres 2024 mendatang. Dukungan kepada Gubernur Jateng itu menguat disampaikan secara langsung oleh berbagai komunitas dan organisasi masyarakat. Sementara PDIP, parpol yang menaungi karir politik Ganjar, masih kelihatan belum memberi lampu hijau dan condong menonjolkan Puan.
Pengamat Politik Universitas Brawijaya (UB), Wawan Sobari menilai, fenomena ini tidak aneh dan hal yang wajar. Karena sebagai konsekuensi Amandemen UUD 45, ketika presiden dipilih langsung oleh rakyat. Apalagi dalam teori presidensialisasi atau personalisasi politik, pilihan rakyat lebih condong ke figur bukan parpol pengusungnya.
Hal ini terjadi, pertama karena UUD 45 dan UU Pilpres menentukan, bahwa rakyat memilih individu presiden. Bukan partai pengusungnya. Faktor kedua, parpol di Indonesia merupakan partai one man one vote yang paling murni. Artinya, suara siapapun tanpa memandang kasta akan dihitung sama.
"Disitulah sebenarnya kekuatan rakyat muncul. Bahkan lebih besar dari kekuatan parpol," tandas Dosen Politik Fisip UB kepada detikJatim, Senin (31/10/2022).
Wawan berpendapat, semakin kesini rakyat akan memilih dengan logika rasional dan kedekatan emosi. Ini terbukti dalam Pilkada Kabupaten Blitar, dimana pemenangnya adalah Rijanto (2014-2019), sosok pemimpin yang punya kedekatan dengan rakyat. Selanjutnya digantikan Mak Rini (2019-2024), yang bisa mendekati rakyat dan fatayat NU dengan massif.
"PDIP Kabupaten Blitar kemudian memang ditinggalkan pemilihnya kan," ungkapnya.
(abq/fat)