.webp)
Diketahui, saat ini status Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imran sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, ia sempat dicekal untuk bepergian ke luar negeri.
Sedangkan tempat yang digeledah di hari pertama yakni kantor Pemkab, Dinas Perdagangan, Pendopo Agung atau Rumah Dinas Bupati Bangkalan, 2 rumah pribadi bupati dan rumah pribadi Kepala Disdag.
Sedangkan di hari kedua, penyidik melakukan penggeledahan di kantor DPRD Bangkalan, Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) serta rumah pribadi salah satu pimpinan dan rumah milik anggota DPRD Bangkalan.
Pada penggeledahan hari ketiga, KPK menggeledah Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Kantor Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Disnaker), Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta kantor Dinas Ketahanan Pangan (DKP).
Lalu di hari keempat, penyidik melakukan penggeledahan di mobil kepala dinas DPMD selama kurang lebih 10 menit.
Sedangkan, di hari keempat, penyidik melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik), Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Penggeledahan dilanjutkan hingga hari kelima dengan menyasar Dinas Koperasi (Diskop) dan Dinas Sosial (Dinsos).
Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Sosial Wibagio menuturkan, penyidik tidak menemukan bukti apapun di kantornya. Hal senada juga disampaikan Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Hairul Rahman serta Kepala Disdik, Bambang Budi Mustika.
Ketiganya mengaku penyidik hanya melakukan penggeledahan di seluruh ruangan kantor, namun tidak membawa dokumen apapun.
"Hanya digeledah semua, namun tidak ada dokumen yang dibawa maupun foto untuk dijadikan bukti," ucap Bambang.
Sebelumnya, Kepala BKPSDA, Agus Eka Leandy mengatakan, penggeledahan yang dilakukan tim penyidik KPK berkaitan dengan adanya lelang jabatan di Bangkalan. Meski begitu, ia enggan menjelaskan secara detail lelang jabatan mana yang dipermasalahkan.
"Intinya berkaitan dengan lelang jabatan (asesmen) pada Jabatan Tinggi Pratama (JPT) yang ada di Bangkalan," pungkasnya.
(hil/iwd)
