.webp)
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menegaskan di era pemerintahan Presiden Jokowi adalah era kemerdekaan untuk para Pekerja Migran Indonesia (PMI).
"Era pak Presiden Jokowi adalah era kemerdekaan untuk PMI. Banyak program dan berbagai fasilitas untuk PMI seperti Lounge PMI di Bandara, Kredit Tanpa Agunan (KTA) PMI, Fast Track atau Jalur Khusus PMI dan program lainnya," ujarnya di depan ratusan peserta sosialisasi di Universitas PGRI Banyuwangi, Kamis (27/10/2022).
"PMI layak diberikan fasilitas istimewa, berikan fasilitas seperti para Menteri, Anggota DPR," tambah Benny.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Benny ingin mengubah pandangan buruk yang selama ini melekat terhadap TKI. Sebaliknya PMI itu hebat. Mereka berangkat dari kampung meninggalkan keluarga dan berjuang untuk keluarga. Sebagaian gaji PMI juga di sumbangan kepada negara melalui devisa.
"Peluang kerja di luar negeri sangat terbuka, berangkatlah secara resmi. Banggalah menjadi PMI untuk ikut berkompetisi di kancah global," tambahnya.
Namun sayang, banyak pula PMI yang bekerja secara ilegal di luar negeri. Tentunya hal ini sangat merugikan PMI itu sendiri.
Saat ini, kata Benny, ada 4,7 juta PMI yang bekerja secara ilegal. Angka itu cenderung lebih banyak dari PMI resmi, yang tercatat 4,5 juta pekerja.
"Kalau yang resmi 4,5 juta lebih, kalau ilegal ada 4,7 juta. Jadi yang penempatan PMI ilegal lebih banyak. Data yang ilegal ini kami mengacu pada data yang dirilis oleh World Bank tahun 2017. Bahwa orang Indonesia yang di luar negeri ada 9 juta. Berarti kalau yang resmi 4,5 juta, sisanya pasti yang ilegal," paparnya.
Benny menyebut, Jawa Timur merupakan kantong terbesar di Indonesia kaitan penempatan PMI secara resmi. Namun, itu berbanding lurus dengan jumlah PMI yang berangkat tidak resmi.
"Biasanya itu paralel. Berarti kalau Jawa Timur merupakan kantong penempatan terbesar resmi, secara otomatis kantong terbesar penempatan tidak resmi," cetusnya.
Menurut Benny, penempatan PMI secara ilegal biasanya dilakukan oleh perseorangan, bahkan juga perusahaan. Tidak sedikit Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) mencari keuntungan dengan penempatan PMI yang tidak resmi.
Karena, lanjut Benny, jika penempatan PMI secara resmi awalnya perusahaan mendapat job order dari perwakilan namun bukan dari BP2MI. Karena jumlahnya dirasa sedikit, perusahaan nakal tersebut juga menempatkan yang tidak resmi untuk mendapatkan keuntungan tambahan.
"Banyak P3MI nakal yang standar ganda. Disatu sisi dia berwajah baik menempatkan secara resmi, tapi praktik ilegal juga dia lakukan. Nah ini yang kita sikat," tegasnya.
Oleh karena itu, sambung Benny, jika ingin bekerja menjadi PMI, gunakanlah jalur yang resmi. Menurutnya ini harus ditanamkan, banyak pekerjaan yang di tawarkan dengan berbagai jabatan yang terbuka. Berbagai fasilitas akan didapatkan jika bekerja secara resmi.
"Mereka yang berangkat tidak resmi akan rentan mengalami potensi dan risiko masalah. Bisa menjadi korban penempatan ilegal. Pilihan tidak ada lain harus berangkat secara resmi dan prosudal," pesannya.
Sehingga kehadirannya ke Banyuwangi, merupakan salah satu upaya propaganda dalam bentuk perlawanan terhadap praktik penempatan ilegal yang masih sangat masif.
Lewat sosialisasi yang terus digencarkan itu, BP2MI juga ingin mengedukasi masyarakat bahwa bekerja ke luar negeri merupakan hak masing-masing warga negara dan negara akan memberikan jaminan penuh. Baik fasilitasi, kemurahan biaya, serta jaminan perlindungannya secara utuh.
"Sehingga jangan pernah masyarakat Indonesia merasa tertipu, tergoda oleh calo-calo ketika datang ke desa-desa menawarkan pekerjaan, gaji yang sangat tinggi, diberangkatkan cepat. Padahal semua itu tipu muslihat," tutupnya.
Sementara itu, Wakil Rektor I Universitas PGRI Banyuwangi, Eko Listiwikono mengatakan, menyambut kerjasama sosialisasi dengan BP2MI. Hal ini membuka peluang bagi mahasiswa kelak lulus nanti.
"Walaupun berbeda dengan program merdeka belajar kampus merdeka ini selaras dengan program yang dimiliki BP2MI. Kami mengapresiasi BP2MI telah hadir memberikan sosialisasi peluang kerja luar. Ini tentu sangat bermanfaat bagi para mahasiswa karenakan ini ilmu baru dan informasi peluang kerja luar negeri," ujar Eko.
(dpe/iwd)
