Wakil Presiden (Wapres) KH Maruf Amin hari ini berkunjung ke Jawa Timur. Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Sidoarjo hingga Gresik. Di sini, Ma'ruf sempat buka suara soal kasus Ferdy Sambo hingga mendapat protes warga.
Di Sidoarjo, Ma'ruf menghadiri napak tilas dan peringatan ke-67 harlah Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi) di Sidoarjo. Ia didampingi Menaker Ida Fauziah, Gubernur Khofifah Indar Parawansa hingga Bupai Sidoarjo Achmad Muhdlor.
K-Sarbumusi merupakan serikat buruh yang didirikan oleh ulama Nahdhatul Ulama (NU) pada 27 September 1955 di Pabrik Gula Kecamatan Tulangan Sidoarjo. Organisasi ini merupakan badan otonom NU yang beranggotakan buruh, karyawan, dan tenaga kerja.
Dalam sambutannya, Ma'ruf Amin mengaku merasa bangga dengan napak tilas ini. Ia teringat saat masih menjadi anggota ranting Ansor. Dirinya pernah menjadi pengurus ranting Ansor hingga menjadi Rois Am PBNU.
"Saat kami menjadi Ketua ranting Ansor, K-Sarbumusi sudah sangat luar biasa. Satu-satunya organisasi yang bisa menandingi SOBSI. Serikat Buruhnya PKI, karena itu dengan Napak Tilas ini kita mulai membangun kembali kejayaan Sarbumusi di masa yang akan datang dan dengan pola yang berbeda, serta orientasi harus berbeda sesuai dengan tantangan yang di hadapi sekarang," kata Ma'ruf dalam sambutannya di Tulangan Sidoarjo, Jumat (30/9/2022).
Saat doorstop dengan awak media, Ma'ruf juga semat menyinggung kasus Sambo. Ia ingin persidangan kasus pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J oleh Ferdy Sambo bisa dipercepat, apalagi saat ini berkasnya telah dinyatakan lengkap.
Diketahui, kasus Sambo akan memasuki babak baru. Berkas kasus ini telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Sementara Polri menyebut siap melakukan tahap 2 atau pelimpahan tersangka dan barang bukti pada awal Oktober 2022.
"Sambo ya? Saya kira memang masyarakat menunggu ya, supaya dipercepat saja," kata Kiai Ma'ruf.
Ma'ruf ingin persidangan lekas dipercepat agar masyarakat tidak menunggu. Sebab, kasus ini menjadi atensi pemerintah hingga masyarakat luas.
"Supaya dipercepat persidangannya, jangan sampai terlalu lama. Nanti masyarakat (bertanya-tanya), 'Kapan ini? Kok lama sekali?. Barangkali itu kalau sudah semua siap segera saja disidangkan," imbuhnya.
Ia juga merespons soal anggota partai politik diusulkan menjadi anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI). Hal ini akan terwujud saat rancangan Undang-undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) disahkan.
Kekecewaan warga tak ditemui wapres usai menunggu berjam-jam. Baca halaman selanjutnya!
