Demo Mahasiswa Tolak Kenaikan Harga BBM di Jombang Ricuh

Jombang -

Unjuk rasa puluhan mahasiswa menolak kenaikan harga BBM di depan kantor DPRD Jombang diwarnai kericuhan. Massa yang memaksa masuk ke kantor dewan sempat saling dorong dengan polisi. Satu mahasiswa diamankan petugas.

Demonstrasi kali ini dilakukan puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Jombang. Mereka mengawali aksinya dengan berjalan kaki dari Bundaran Ringin Contong ke kantor DPRD di Jalan KH Wahid Hasyim.

Massa mahasiswa langsung berorasi di depan kantor dewan sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka juga menyanyikan lagu-lagu pergerakan mahasiswa sembari menbentangkan sejumlah poster berisi tuntutan dan bendera PMII. Unjuk rasa sempat berjalan kondusif sekitar satu jam.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kericuhan mulai terjadi ketika massa mahasiswa memaksa masuk ke kantor DPRD Kabupaten Jombang. Mereka berusaha menerobos barikade polisi. Sehingga aksi saling dorong kedua pihak tidak bisa dihindari. Kericuhan ini berlangsung sekitar 10 menit. Polisi sempat mengamankan seorang mahasiswa ke dalam kantor dewan.

"Penyebabnya kami tidak diizinkan masuk ke dalam kantor DPRD. Sedangkan ini rumah rakyat, masa kita sebagai rakyat dilarang masuk ke rumah kita sendiri," kata Ketua PC PMII Kabupaten Jombang, Rizal Abdillah kepada wartawan di lokasi, Selasa (6/9/2022).

Rizal memastikan, tidak ada anggotanya yang terluka akibat kericuhan tersebut. Sedangkan satu mahasiswa yang diamankan polisi juga sudah dibebaskan. "Yang diamankan hanya satu, tapi sudah kami keluarkan," ujarnya.

Dalam demonstrasi kali ini, lanjut Rizal, PMII Kabupaten Jombang ingin menyampaikan aspirasi melalui DPRD. Menurutnya, mahasiswa menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Karena naiknya harga BBM justru akan meningkatkan jumlah kemiskinan di Indonesia.

Kedua, lanjut Rizal, mahasiswa mendorong pemerintah benar-benar mengawal subsidi BBM agar tepat sasaran. Bukan malah membuat kebijakan menaikkan harga BBM. Ketiga, mahasiswa mendesak polri mencegah mafia penimbunan BBM bersubsidi di Indonesia.

"Maka kami menawarkan kepada Menteri ESDM dan Pertamina coba lah berkoordinasi dengan kepolisian bagaimana caranya subsidi BBM tepat sasaran. Ketiga kami meminta kepolisian untuk mencegah mafia penimbunan BBM bersubsidi. Karena kita tahu sudah banyak mafia-mafia ini di Indonesia," jelasnya.

Kericuhan berakhir setelah perwakilan mahasiswa diizinkan masuk ke kantor DPRD Kabupaten Jombang untuk menyampaikan aspirasi. Sayangnya, mereka hanya ditemui sekretaris dewan karena para anggota DPRD sedang tidak ada di kantor.

"Kami dijanjikan hari Kamis untuk berkumpul lagi untuk berdiskusi," ungkap Rizal.

Pada kesempatan ini, Kabagops Polres Jombang, Kompol Putwo Atmojo menuturkan pihaknya mengerahkan 130 personel untuk menjaga keamanan selama demo mahasiswa berlangsung. Menurutnya, kericuhan sempat terjadi karena semua massa mahasiswa memaksa masuk ke kantor dewan untuk menyampaikan aspirasi.

Kericuhan tersebut, kata Purwo, sebatas aksi saling dorong kedua pihak. Pagar betis polisi berupaya mendorong balik massa mahasiswa yang berupaya merangsek masuk ke kantor DPRD Jombang.

"Mereka mau menyampaikan (aspirasi), sementara anggota dewan tidak ada. Makanya mereka memaksa masuk. Tidak boleh semuanya, perwakilan 20 orang sudah diizinkan masuk, sudah diterima," jelasnya.

Unjuk rasa mahasiswa berakhir setelah perwakilan mereka mencapai kesepakatan dengan sekretaris DPRD Jombang. Polisi juga membebaskan satu mahasiswa yang sempat diamankan di gedung dewan.

"Tadi semua sepakat (mahasiswa) akan diterima kalau anggota dewan sudah kembali," tandasnya.