DPW PKS Jatim menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Ketua DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan menyebut, kebijakan itu merugikan rakyat.
"Kenaikan harga BBM merugikan rakyat. PKS menolak keras kebijakan tersebut," kata Irwan Setiawan saat Konferensi Pers di Kantor DPW PKS Jatim, Selasa (6/9/2022).
Irwan meminta Presiden Jokowi membatalkan kebijakan kenaikan BBM ini. Di tengah upaya masyarakat bangkit dari pandemi COVID-19, Irwan mendesak pemerintah jangan membuat rakyat semakin susah.
"Ditambah saat ini sedang terjadi krisis pangan. Harga-harga sembako saat ini sudah meningkat tajam. Apalagi jika nanti saat BBM bersubsidi dinaikkan, maka harga akan semakin tak terkendali," ujarnya.
Tak hanya itu, Irwan menyatakan, sikap PKS di 38 kabupaten/kota juga sama, yakni menolak dengan tegas kenaikan BBM. Irwan berkomitmen PKS selalu berpihak pada rakyat.
Menurut Irwan, rakyat sudah berkali-kali terpukul dengan berbagai kondisi yang makin menghimpit rakyat. Seperti harga minyak goreng yang melambung tinggi tak terkendali.
"Belum selesai harga minyak goreng yang melonjak, harga telur meroket. Kini seluruh masyarakat semakin terpukul dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi," tegasnya.
Mantan Anggota DPRD Jatim ini menilai, kenaikan harga BBM bersubsidi akan mengundang efek domino di masyarakat. Kenaikan harga BBM subsidi ini juga menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih.
"Tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, supir angkot dan truk, buruh dan pekerja, pelaku UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, dan elemen masyarakat lainnya akan menjerit. Terpukul ekonominya dan sulit bangkit dari keterpurukan ekonomi," ujar pria 46 tahun itu.
Irwan menegaskan, PKS bertanggung jawab secara moral dan konstitusional untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan BBM subsidi.
Kenaikan harga BBM disebut rugikan petani, baca halaman selanjutnya!
(hil/iwd)