.webp)
Bus Trans Jatim koridor I telah diresmikan pada 19 Agustus 2022 lalu. Banyak warga yang antusias mencoba ketika angkutan ini digratiskan hingga akhir Agustus lalu.
Sejak 1 September 2022 angkutan ini tidak lagi gratis. Tarif bus dengan rute Terminal Porong Sidoarjo-Terminal Bunder Gresik lewat tol ini memang tergolong murah.
Cukup bayar Rp 2.500 sekali naik untuk pelajar dan Rp 5.000 untuk penumpang umum, sensasi naik transportasi massal menembus wilayah aglomerasi bisa dirasakan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tapi, benarkah begitu diluncurkan fungsi Bus Trans Jatim sebagai angkutan umum massal sudah bisa dikatakan efektif? Atau bus ini sekadar gimik?
Rute bus ini dimulai dari Terminal Porong ke Terminal Larangan, melewati total 8 shelter hingga di Jalan Pahlawan, Sidoarjo lalu masuk tol menuju Terminal Purabaya.
Selanjutnya, dari Purabaya bus itu bakal ngetol lagi ke arah Gresik melayani calon penumpang yang 'mungkin' sudah menunggu di 6 halte di Kota Pudak hingga di Terminal Bunder.
 Gubernur Jatim Khofifah saat meresmikan Bus Trans Jatim Foto: Suparno/detikJatim |
Pengembangan Bus Trans Jatim untuk Koridor II dan selanjutnya hingga saat ini nyaris tak tertebak. Upaya detikJatim mengklarifikasi pengembangan itu ke Pemprov Jatim selalu gagal.
Dr Dadang Suprianto Dosen Teknik Transportasi Unesa juga merasakan itu. Ia sendiri belum tahu bagaimana sebenarnya pengembangan Bus Trans Jatim ke depan.
"Bila Bus Trans Jatim berkembang lewat bawah, ya, banyak yang harus dikaji. Sekarang masih lewat tol. Mungkin ke depan harus dikoneksikan dengan pusat perumahan dan titik baru yang perlu dilayani," ujarnya kepada detikJatim, Jumat (2/9/2022).
Nasib Bus Trans Jatim terancam sama seperti Trans Sidoarjo. Baca di halaman selanjutnya.
Trans Jatim Butuh Feeder
Dadang mengatakan, sudah seharusnya Bus Trans Jatim melewati jalur utama tanpa tol. Sehingga, kehadirannya bisa dirasakan masyarakat. Namun, di jalur yang sama masih melintas angkutan umum lainnya.
"Makanya saat FGD di Sidoarjo, saya ikut di dalamnya, para sopir ini protes. Terutama dari bison dan lyn kuning yang memang selama ini melewati jalur utama hingga ke Surabaya," ujarnya.
Dadang memandang, penataan transportasi feeder atau pengumpan seharusnya dilakukan secara beriringan. Ia sendiri mengaku terlibat dalam penataan tersebut di Sidoarjo.
Sebagai Kepala Bidang Keselamatan Transportasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Sidoarjo, ia dilibatkan dalam upaya penataan angkutan pedesaan di jalur ranting di Sidoarjo.
Harapannya, penataan trayek angkutan kecil yang bisa memfasilitasi perumahan dan titik-titik tak terlayani transportasi umum atau blank spot ke depan akan mendukung keberadaan Bus Trans Jatim.
"Maksud saya, angkutan pedesaan harusnya bergerak di koridor jaringan angkutan cabang/ranting. Jaringan utama biar dilayani angkutan yang basisnya massal, seperti Trans Jatim ini," ujarnya.
 Salah satu halte Trans Jatim di Gresik. Foto: Jemmi Purwodianto/detikJatim |
Pengaturan seperti itu sudah termuat dalam Keputusan Menteri Perhubungan. Bahwa kendaraan angkutan berkapasitas besar ada di jaringan utama, yang kapasitasnya rendah di jaringan ranting.
"Ada Kepmen-nya, sudah ada aturan itu, tapi hingga saat ini memang belum tertata. Contohnya, bison dan angkutan lyn kuning yang harusnya tidak sampai masuk ke Surabaya tetap masuk hingga ke Terminal Joyoboyo," ujarnya.
Dadang yang mengaku pernah terlibat dalam penataan Bus Trans Sidoarjo yang kini nasibnya sudah tamat, merasa khawatir. Bila penataan angkutan feeder tidak dilakukan, Bus Trans Jatim akan bernasib sama seperti 'saudara tuanya'.
"Hemat saya, upaya ini (Bus Trans Jatim sebagai angkutan aglomerasi) kalau tidak ditindaklanjuti semacam itu (penataan feeder) ya nanti sama nasibnya dengan Bus Trans Sidoarjo," ujarnya.
Pemda 3 kota harus ikut memikirkan Trans Jatim
Dishub Jatim Bungkam
Lantas siapa yang harus bertanggung jawab melakukan penataan feeder sebagai pendukung demand atau permintaan bagi Bus Trans Jatim? Dadang menegaskan, ya pemerintah sendiri.
"Ini kewajiban pemda, karena di undang-undang juga disebutkan bahwa fasilitas sarana dan prasarana transportasi itu harus ada campur tangan pemerintah. Termasuk pembinaannya," ujarnya.
Sebab itulah, Dadang menyarankan pemerintah daerah terkait, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, harus segera duduk bersama menata feeder untuk menunjang Bus Trans Jatim.
Bila hal itu berlarut-larut dan tidak segera ada tindak lanjut, misalnya melakukan rerouting atau penataan ulang trayek angkutan pedesaan seperti bison dan lyn, ia khawatir apa prediksinya bisa menjadi nyata.
"Saya berusaha untuk tidak mengatakan (Bus Trans Jatim) tidak efektif. Tapi ini harus secepatnya diiringi dengan feeder baru, sehingga keberadaannya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya.
Sebagai informasi, Bus Trans Jatim Koridor I itu telah menghabiskan anggaran APBD Jatim senilai Rp 27 miliar. Sebanyak Rp 20 miliar untuk pengadaan bus jenis high deck, sisanya untuk selter dan SDM.
 Bus Trans Jatim di Terminal Porong, Sidoarjo. Foto: Suparno/detikJatim |
Selter atau halte Bus Trans Jatim yang menurut Gubernur Jatim Khofifah berjumlah 32 unit saat ini juga baru beroperasi sebagian saja: 14 halte di Sidoarjo, 6 halte di Gresik.
Mengenai rencana jangka panjang Bus Trans Jatim, detikJatim sudah berusaha menghubungi Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono. Namun, selama dua pekan terakhir, baik ditelepon maupun melalui WhatsApp yang bersangkutan tidak merespons.
Bahkan, detikJatim sudah berupaya menemui Nyono dalam momentum demo driver ojol. Sayangnya, Kadishub Jatim itu tetap bungkam seribu bahasa dan tidak memberikan keterangan ke media.
Simak Video "Video: Tampang Pelaku Perusakan Halte Trans Jatim di Sidoarjo"
[Gambas:Video 20detik]
(dpe/dte)
