HUT RI Ke-77, Ketua DPRD Bongkar Alokasi APBD 2023 buat Bangun Surabaya

Yudistira Imandiar - detikJatim
Rabu, 17 Agu 2022 20:46 WIB
Foto: Dok. DPRD Surabaya
Jakarta -

Masyarakat Surabaya merayakan peringatan HUT RI ke-77 dengan gegap gempita. Sejak 16 Agustus malam, semua kampung di Surabaya menggelar tasyakuran di tempat masing-masing yang dihadiri warga kampung menghadirkan suasana guyub dan rukun.

Pada Rabu (17/8/2022) upacara bendera digelar di berbagai tempat. Termasuk upacara pengibaran bendera di Balai Kota Surabaya. Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono turut hadir dalam agenda tersebut.

"Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77! Selamat merayakan dengan penuh hikmat dan kegembiraan," seru Adi seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (17/8/2022).

Adi menambahkan optimisme kebangkitan mewarnai perayaan kemerdekaan tahun ini. Pemulihan di semua sektor kehidupan, terutama kehidupan ekonomi rakyat terus dipacu tumbuh. Terutama usaha kecil, mikro dan menengah.

Di bulan Agustus ini, ulas Adi, DPRD Kota Surabaya telah menyelesaikan KUA PPAS 2023, yang menjadi acuan Rancangan APBD tahun 2023. Total anggaran Rp 11,2 triliun, atau naik hampir Rp 1 triliun dari APBD 2022 yang senilai Rp Rp 10,3 triliun.

Kesepakatan KUA PPAS 2023 ditetapkan 12 Agustus 2022, antara DPRD dan Wali Kota Eri Cahyadi, dalam rapat paripurna DPRD Kota Surabaya.

Kemudian KUA PPAS APBD Perubahan tahun 2022, tengah dibahas mulai Senin (15/8) lalu. Dokumen itu dijadwalkan bakal disahkan pada 25 Agustus mendatang. Adi berharap Pemkot Surabaya bisa melaksanakan kegiatan lebih baik, lebih optimal, dan tepat sasaran.

"Tahun 2023, pendapatan diproyeksikan naik Rp 500 miliar, dengan mengintensifkan potensi-potensi daerah. Kenaikan dipakai untuk membiayai berbagai program kegiatan pro-rakyat, yang berpihak pada upaya-upaya pemulihan kehidupan," papar Adi.

Pada sektor pendidikan, lanjut Adi, DPRD minta kepada Pemkot Surabaya agar terus meningkatkan kualitas pelayanan dan akses bagi warga tidak mampu atau MBR.

"Kita tidak ingin ada anak-anak Surabaya tidak bisa sekolah, yang tidak bisa menikmati jenjang pendidikan SD dan SMP, karena kesulitan biaya," tegas Adi.

Ia menjabarkan bidang pendidikan selalu menyedot alokasi anggaran paling tinggi. Di tahun anggaran 2022 sebesar 21 persen, atau Rp 2,1 triliun.

"Negara harus hadir menyelesaikan masalah warganya di sektor pendidikan," ungkap di.

Ia juga meminta Pemkot Surabaya membenahi kebijakan pemberian seragam gratis bagi siswa SD/SMP kalangan masyarakat berpenghasilan rendah di sekolah negeri dan swasta.

"Sehingga membuat para pelajar kita optimis, wajah berseri-seri, gumuyu, memasuki tahun ajaran baru dengan pembelajaran tatap muka," lanjut Adi.




(akd/ega)
Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Berita Terpopuler

Video

Foto

detikNetwork