Pemkab Trenggalek Gandeng Unicef Wujudkan Desa Nol Perkawinan Anak

Adhar Muttaqin - detikJatim
Senin, 08 Agu 2022 18:45 WIB
Pemkab Trenggalek dan Unicef luncurkan program
Pemkab Trenggalek dan Unicef luncurkan program (Adhar Muttaqin/detikJatim)
Trenggalek -

Pemkab Trenggalek menggandeng United Nations International Children's Emergency Fund (Unicef) untuk menurunkan angka pernikahan anak. Kerja sama diwujudkan dengan program Desa Nol Perkawinan Anak dan Desa SAFE4C (Safe and Friendly Environment for Children).

Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, mengatakan program kolaboratif tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dan seluruh komponen masyarakat untuk mendorong desa nol perkawinan anak. Desa yang mampu menekan hingga nol perkawinan anak akan diberi penghargaan.

"Jadi, nanti, desa-desa yang punya kasus perkawinan anak tinggi akan kami lombakan, siapa yang mampu menekan hingga nol kasus kami kasih reward," kata Arifin, Senin (8/8/2022).

Menurutnya, aparatur di tingkat desa memiliki peran besar untuk turut berperan dalam penanggulangan perkawinan anak. Sebab seluruh perkawinan, sebelum dicatatkan di KUA, terlebih dahulu harus mendapatkan surat pengantar dari desa.

"Nah, desa ini memiliki peran yang strategis untuk mengurangi angka perkawinan anak itu," ujarnya.

Arifin menyebut program tersebut tidak sekedar memberikan reward, namun juga dibarengi dengan strategi sosialisasi yang inovatif dari setiap komponen yang terlibat. Sehingga masyarakat dan anak-anak di desa mampu memahami aturan dan dampak buruk perkawinan dini.

"Sekarang masih banyak yang belum tahu jika dalam perubahan Undang-Undang Perkawinan 2019, usia perkawinan anak telah diubah dari 16 tahun menjadi 19 tahun," kata Arifin.

Sementara itu Kepala Kantor Unicef Perwakilan Wilayah Jawa, Arie Lukmantara, mengapresiasi respons cepat Pemkab Trenggalek dan Dinas Sosial Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Dinsos P3A). Ia optimis tingginya perkawinan anak akan dapat ditanggulangi.

Perkawinan anak di Trenggalek sendiri menduduki peringkat pertama di Jawa Timur. Pada 2020 angka perkawinan anak mencapai 456 kasus, sedangkan 2021 meningkat menjadi 956 kasus.

"Pencegahan perkawinan anak melalui Gerakan Desa Nol Perkawinan Anak dan Desa SAFE4C sejalan dengan pencapaian SDG Tujuan ke-5 untuk penghapusan perkawinan anak dan tujuan ke-16 untuk Perlindungan Anak, serta memastikan semua anak terlindungi atau kita kenal sebagai No Child Left Behind," kata Arie.

Menurutnya, hampir setiap perkawinan anak dilatarbelakangi dengan adanya persoalan. Sehingga dipastikan tidak memenuhi prinsip for the best interest of the child. Pihaknya menilai perkawinan pada anak rata-rata sebabkan oleh sebuah keterpaksaan.

Arie menambahkan strategi pencegahan perkawinan anak harus dilakukan secara kolaboratif, mulai dari jaminan terhadap hak-hak dasar anak, terutama akses pendidikan.

"Sistem pendidikan harus menjanjikan mereka bisa sekolah walaupun tidak punya kemampuan keuangan. Seperti beasiswa, kursus atau dukungan dari pemerintah daerah," jelasnya.

Selain itu sistem pencegahan juga harus diterapkan oleh Pengadilan Agama (PA) dengan tidak mengizinkan anak di bawah 19 tahun untuk menikah. Hal tersebut sesuai dengan amanah Undang-Undang Perkawinan.

"Jadi, tidak dapat diskresi. Kemudian semua anak-anak di desa atau Trenggalek ini tahu tentang kesehatan reproduksi," tandas Arie.



Simak Video "Kecantikan Mutiara Baswedan Bikin Fenita Arie Terpana"
[Gambas:Video 20detik]
(abq/fat)