Tenaga Honorer Dihapus, Sutiaji Ungkap Strategi Pemkot Malang

Muhammad Aminudin - detikJatim
Jumat, 03 Jun 2022 16:04 WIB
Wali Kota Malang Sutiaji
Wali Kota Malang Sutiaji (Foto: Muhammad Aminudin/detikJatim)
Malang -

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) resmi mengeluarkan Surat Edaran (SE) menghapus tenaga honorer per 28 November 2023. Sejumlah daerah telah menyiapkan beberapa strategi merespons kebijakan itu. Salah satunya Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

Wali Kota Malang Sutiaji menjelaskan, jumlah tenaga honorer di lingkungan Pemkot Malang terbilang cukup banyak. Namun secara bertahap, sebagian dari mereka sudah berganti status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Di kami jumlah honorer sekitar 4 ribuan dan sebagian bertahap menjadi TPOK (Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan) dan PPPK. Sehingga, jumlah honorer mulai terkurangi," jelas Sutiaji saat diwawancarai detikJatim, Jumat (3/6/2022).

Sutiaji membeberkan, jumlah TPOK di lingkungan Pemkot Malang sebanyak 3045 orang, mereka tersebar di sejumlah OPD. TPOK ini bekerja sesuai kebutuhan masing-masing OPD.

Sementara untuk total keseluruhan jumlah PPPK di Pemkot Malang sebanyak 1162 orang, meliputi PPPK guru sebanyak 983 orang, 96 PPPK tenaga kesehatan dan PPPK penyuluh pertanian formasi tahun 2019 sebanyak 83 orang.

Ribuan tenaga honorer di lingkungan Pemkot Malang ini mengisi kebutuhan tenaga kerja di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Jumlah terbesar berada di Dinas Pendidikan yakni sebagai guru honorer. Berikutnya disusul tenaga honorer untuk petugas kebersihan.

"Yang banyak adalah guru honorer, karena kami masih membutuhkan. Karena rasio tenaga pendidik harus seimbang dengan jumlah siswa dan rombel (rombongan belajar)," bebernya.

Sutiaji mengaku, pihaknya juga memperhatikan warning dari pemerintah pusat agar pemda bisa mengurangi anggaran belanja tidak langsung. Untuk saat ini perbandingan belanja tidak langsung dengan belanja langsung Kota Malang adalah 30:70.

"Itu kami lakukan setelah ada warning pemerintah pusat, agar daerah mengurangi belanja tidak langsung, di mana banyak diperuntukkan bagi gaji pegawai," jelasnya.

Pemkot Malang secara bertahap sudah mengubah status sejumlah honorer menjadi PPPK. Mengapa tidak seluruhnya? Sutiaji menjawab, karena jumlah PPPK harus menghitung kemampuan APBD.

"SK PPPK langsung kementerian, tetapi pembayaran dibebankan kepada daerah. Untuk itu, kami tak bisa merekrut dengan jumlah banyak, karena harus menghitung kemampuan APBD," katanya.

Untuk saat ini, lanjut Sutiaji, Pemkot Malang harus menggelontorkan anggaran kurang lebih Rp 84 miliar untuk pembayaran PPPK. Jika seluruh tenaga honorer dialihkan menjadi PPPK, anggaran yang dikeluarkan bisa kurang lebih mencapai Rp 200 miliar.

Sutiaji sendiri telah mendengar kebijakan baru terkait penghapusan tenaga honorer tersebut. Sutiaji berharap, penghapusan bisa dilakukan secara bertahap. Jika tidak, pemerintah mau tidak mau harus siap memberikan subsidi bagi pemda dalam menggaji PPPK.

"APBD kami tak mampu membayar kebutuhan PPPK. Kami masih menuju mandiri fiskal," tegasnya.

Untuk sementara, pengurangan honorer dilakukan dengan menerapkan TPOK (tenaga pendukung operasional kegiatan), dengan begitu kebutuhan tenaga atau pegawai di masing-masing OPD bisa terpenuhi.

"TPOK direkrut berdasarkan kebutuhan kegiatan kerja OPD. Jadi tidak seperti honorer sekian tahun dengan SK kepala daerah. Durasi kerja TPOK berdasarkan kebutuhan OPD, bisa tiga bulan atau enam bulan dengan SK Kepala OPD masing-masing," tukas wali kota berkaca mata tersebut.



Simak Video "Busa Setinggi 2 Meter Muncul di Sungai Mulyorejo, Ini Penyebabnya"
[Gambas:Video 20detik]
(dte/dte)