.webp)
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali diraih oleh Pemprov Jatim. Opini WTP diberikan oleh BPK berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2021.
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kerja keras seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jatim dan seluruh jajaran Pemkab/Pemkot di Jatim.
"Atas kerja keras, komitmen dan berbagai rekomendasi yang telah disampaikan, kita patut mensyukuri atas Opini WTP untuk LKPD Pemprov Jatim TA 2021," ujar Gubernur Khofifah, Rabu (25/5/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Walaupun telah mendapatkan predikat WTP, Khofifah tetap menekankan kepada seluruh jajarannya untuk segera menyisir rekomendasi agar segera dilakukan tindak lanjut, sesuai arahan dari BPK RI.
"Saya minta agar rekomendasinya bisa disegerakan. Ini jadi tugas kita bersama untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang telah dicatatkan dalam LHP BPK RI yang diterimakan hari ini," lanjutnya.
Lebih lanjut, Khofifah menyatakan bahwa Pemprov Jatim memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaporan keuangan tahunan dari waktu ke waktu. Hal ini tak lain sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemprov Jatim.
"Upaya peningkatan kualitas pelaporan keuangan tahunan, akan terus dilakukan melalui penguatan secara menyeluruh terhadap fungsi-fungsi pengendalian dan manajemen risiko pelaporan keuangan tahunan," tuturnya.
"Penguatan tersebut harus dilakukan baik pada level Perangkat Daerah, tingkat Satuan Kerja, maupun secara komprehensif melalui sistem pengendalian intern pemerintah," imbuhnya.
Untuk itu, Khofifah juga menekankan kepada seluruh instansi yang mengelola keuangan daerah untuk secara terus menerus berbenah diri dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah.
"Tujuannya, agar dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah dapat dilaksanakan tepat waktu dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah," jelas Gubernur Khofifah.
Di akhir, Khofifah kembali menyampaikan terima kasih kepada Kalan BPK RI Jatim dengan segenap jajaran Auditor dan Pemeriksa BPK RI Jatim yang telah menjalankan tugas secara komprehensif dan profesional. Serta, atas pemberian Opini WTP yang ke-11 kalinya bagi Pemprov Jatim.
Diketahui, predikat Opini WTP ini merupakan yang ke-sebelas kalinya diterima oleh Pemprov Jatim. Bahkan Jatim telah mencatatkan predikat Opini WTP secara berturut-turut sebanyak tujuh kali. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2021 tersebut diserahkan langsung oleh Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI Dr Akhsanul khaq kepada Khofifah dalam gelaran Sidang Paripurna penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2021.
Fraksi Gerindra Apresiasi Khofifah
Sementara, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim, M Fawaid mengapresiasi kinerja Pemprov di bawah kepemimpinan Khofifah. Menurut Fawaid, kinerja Khofifah sudah on the track.
"Fraksi Gerindra mengapresiasi kinerja penilaian BPK ke Pemprov Jatim atas opini WTP terbaik APBD 2021. Apa yang dilakukan Bu Khofifah ini on the track," kata Fawaid.
Fawaid menyebut, catatan BPK soal kemiskinan harus dikerjakan bersama-sama tidak hanya oleh Pemprov Jatim. Sebab, kemiskinan di Jatim banyak ditemui di wilayah pedesaan dan perkebunan, di mana mayoritas pemilik lahan perkebunan di Jatim ialah BUMN.
"BPK juga memberi catatan soal kemiskinan. Ini masukan berharga untuk pengambilan kebijakan APBD ke depan. Kemiskinan di Jatim bukan sepenuhnya tanggung jawab Jatim. Kemiskinan itu mayoritas di desa, di pinggir perkebunan. Pemilik lahan terluas perkebunan di Jatim itu BUMN, dan kemiskinan ada di sekitar lahan BUMN," kata Fawaid.
Menurut Fawaid, pengentasan kemiskinan di Jatim perlu sinergitas dan campur tangan pemerintah pusat, khususnya melalui BUMN. Tidak melulu dibebankan ke Pemprov Jati.
"Keberadaan BUMN itu bisa memberi dampak positif ke masyarakat. Namun kenyataan justru banyak kemiskinan di wilayah BUMN, terutama di sektor kehutanan, perkebunan. Maka setelah sekian lama Pemprov memberi kebijakan kemiskinan, dan angkanya masih melebihi nasional, jadi ini harus ada sinergitas pemerintah pusat melalui BUMN," tandas Bendahara DPD Gerindra Jatim ini.
(iwd/iwd)
