.webp)
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Surabaya menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jatim, Senin (18/4/2022) sore. Di sana ada puluhan mahasiswa yang berorasi dan menyampaikan sejumlah aspirasinya.
Tuntutannya serupa dengan aksi dari Aliansi BEM Surabaya dan Cipayung pada pekan lalu. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo menindak pejabat yang usul penundaan pemilu.
Ketua HMI Surabaya, Rahmat mengatakan pihaknya sengaja melakukan aksi paling terakhir. Ia mengaku enggan tergesa-gesa, kendati ada tuntutan yang sama dan berbeda sekali pun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Gerakan kami adalah penegasan dari kegelisahan-kegelisahan yang perlu dikawal betul oleh mahasiswa, bukan berarti HMI ketinggalan kereta, tapi punya budaya diskusi, membaca, dan analisa," kata Rahmat, Senin (18/4/2022).
Rahmat mengamini memang ada tuntutan yang serupa dengan aksi-aksi yang digelar sebelumnya. Diantaranya tentang kenaikan BBM, meminta stabilkan bahan pokok, hingga menolak PPN dari 10% ke 11%.
"Ada yang berbeda dan sama dari tuntutan kami, tapi kami rasa perlu disuarakan," ujarnya.
Namun, untuk tuntutan yang berbeda, pihaknya mengaku berani meminta Presiden RI, Joko Widodo untuk menindak tegas para elit politik yang nekat menyuarakan perpanjangan masa jabatan hingga 3 periode.
"Kami menuntut bapak Presiden Jokowi menindak tegas kepada para pejabat publik dan elit politik yang mengusulkan wacana 3 periode atau masa perpanjangan 3 jabatan," tuturnya.
Selain itu, pihaknya meminta pemerintah memfokuskan APBN kepada hal yang fundamental kepada masyarakat. Menurutnya, sekarang ini banyak yang terdampak COVID-19 yang lebih membutuhkan bantuan.
Usai bertemu dengan dewan, ia dan para mahasiswa memutuskan untuk membubarkan diri pada pukul 16.30 WIB.
"Bapak dewan sudah berjanji akan menyampaikan tuntutan kami kepada pemerintah pusat, beliau juga akan mengawal dan berdiskusi di DPRD Jatim," katanya.
"Kami sebagai HMI Surabaya akan siap mengawal tuntutan kami sampai diterima dan dikabulkan, dan kami akan tetap mengawal isu-isu yang akan datang, apapun yamg terjadi, keluh kesah masyarakat itu adalah tugas kami," tutupnya.
(hil/iwd)
