HMI Surabaya Tuntut Jokowi Tindak Pejabat Pengusul Pemilu Ditunda

HMI Surabaya Tuntut Jokowi Tindak Pejabat Pengusul Pemilu Ditunda

Tim DetikJatim - detikJatim
Sabtu, 16 Apr 2022 15:14 WIB
Seruan demo HMI Surabaya
Selebaran seruan HMI Surabaya/Foto: Tangkapan layar
Surabaya -

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Surabaya menyerukan demonstrasi bagi kadernya. Demo akan dilakukan pada Senin (18/4) dengan target DPRD Jatim.

Dalam selebaran seruan aksinya yang beredar, mereka mengusung 4 tuntutan utama. Salah satunya yakni meminta Presiden Jokowi menindak pejabat negara yang menggulirkan isu penundaan pemilu.

Ketua Cabang HMI Surabaya, Rahmat saat dikonfirmasi membenarkan pihaknya telah menerbitkan seruan selebaran tersebut. Ia menyebut demonstrasi itu akan diikuti sekitar 200 mahasiswa.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Iya, benar. Diikuti 100-200," ujar Rahmat kepada detikJatim, Sabtu (16/4/2022).

Rahmat menyebut demonstrasi akan digelar di gedung DPRD Surabaya. Sedangkan pesertanya hanya khusus dilakukan dari kader HMI di Surabaya saja.

ADVERTISEMENT

"Hanya HMI Surabaya saja," tutur Rahmat.

Seperti diketahui sejumlah pembantu presiden sempat melontarkan wacana penundaan Pemilu 2024. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto.

Kemudian Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia. Selain empat pejabat tersebut sejumlah elit politik juga tercatat pernah menggulirkan isu penundaan pemilu. Mereka adalah Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Berikut tuntutan para mahasiswa:

1. Meminta ketegasan Presiden RI untuk menindak tegas para pejabat publik dan elit politik yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan atau 3 periode.

2. Menuntut pemerintah untuk segera mestabilkan harga bahan pokok dan BBM.

3. Menuntut pemerintah mencabut kenaikan PPN 10 persen menjadi 11 persen.

4. Menuntut pemerintah untuk mengevaluasi terkait IKN dan menfokuskan APBN untuk hal yang lebih fundamental untuk masyarakat.




(abq/sun)


Hide Ads