Penetapan Emil Elestianto Dardak sebagai Ketua DPD Demokrat Jatim masih berbuntut panjang. Sejumlah kader di daerah menilai Ketua DPP Demokrat Agus Harumurti Yudhoyono (AHY) akan melanggar aturan partai jika tetap melantik Emil.
"Kalau keputusan pelantikan sampai ditandatangani, itu sebuah kecerobohan AHY," kata Ketua DPC Demokrat Kabupaten Mojokerto Ayub Busono, Senin (11/4/2022).
Ayub menilai, DPP Demokrat sangat gegabah jika tak mau mendengarkan suara di bawah. Terpilihnya Emil di Musda Jatim tidak sesuai dengan AD/ART. Hal itu bisa menjadi aib bagi partai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Menurut saya, aib sekali kalau itu (pelantikan Emil) terjadi. Karena dibuat sesuatu yang tidak sesuai ketentuan, sangat amat merugikan Demokrat, semua akan bersedih dengan kondisi itu," tambahnya.
DPP Demokrat, lanjut Ayub, harus menyelesaikan terlebih dahulu payung hukum Musda. Yaitu Peraturan Organisasi (PO) yang sesuai dengan AD/ART partai.
"Legal standing partai yaitu AD/ART, kalau PO saja tidak tepat waktu sesuai AD/ART, tentu saya pertanyakan keabsahannya. Sebelum itu diselesaikan, jangan ada pelantikan," Ayub melanjutkan.
Sebelum ini, kritik terhadap AHY atas ketetapan Musda Jatim juga disampaikan Sekretarsi DPC Demokrat Kabupaten Malang Joshua Sebayang. Dia mengatakan AHY ceroboh dalam mengelola Demokrat di Jatim.
"Pertanyaannya, Ketum (AHY) paham gak sih terkait kondisi partai di Jatim? Caranya mengelola partai tidak menjiwai semangat budaya, tradisi sejak zaman SBY," ujar Joshua
Dia menambahkan, keputusan DPP sangat berseberangan dengan akar rumput di Jatim. Menurutnya, AHY tidak pernah berkomunikasi dengan kader di bawah.
"Partai dikelola dengan cara tidak profesional. Pemaksaan kehendak, tahapan Musda dilalui cara yang tidak wajar. DPP itu hadir di Jatim punya misi, bukan menggelar Musda untuk kepentingan partai," tukasnya.
(dte/dte)