Gaduh Musda Demokrat Jatim, Kader Sebut Pelantikan Emil Bisa Langgar AD/ART

Gaduh Musda Demokrat Jatim, Kader Sebut Pelantikan Emil Bisa Langgar AD/ART

Faiq Azmi - detikJatim
Senin, 11 Apr 2022 23:27 WIB
emil dardak
Emil Dardak saat terpilih menjadi Ketua DPD Demokrat Jatim. Foto: Faiq Azmi
Surabaya -

Penunjukan Emil Elestianto Dardak sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jatim masih terus menyisakan riak-riak kecil di internal partai. Gelombang protes dari sejumlah DPC di kabupaten/kota masih belum berhenti. Kali ini yang memprotes adalah DPC Demokrat Kabupaten Mojokerto.

Ketua DPC Demokrat Kabupaten Mojokerto Ayub Busono menyebutkan, Peraturan Organisasi (PO) Musda Demokrat Jatim menyalahi AD/ART. Sehingga, jika nantinya Emil dilantik sebagai Ketua DPD, maka DPP Demokrat melanggar aturannya sendiri.

"Apakah bisa pelantikan dilakukan? Jawabannya jelas belum. DPP harus menyelesaikan dulu payung hukum Musda, yaitu PO yang berdasarkan AD/ART. Kalau sampai ada pelantikan (Emil), sekali lagi itu tidak sah karena melangkahi ketentuan," tegas Ayub melalui keterangan tertulis yang diterima detikJatim, Senin (11/4/2022).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sejak awal penyelenggaraan Musda Demokrat seakan dipaksakan. Lokasi Musda, lanjut Ayub, yang digelar bukan cuma di Jatim saja sudah tidak sesuai dengan AD/ART.

"Musda kan sudah tidak sesuai AD/ART, DPP harus menyelesaikan lah. Legal standing partai itu AD/ART, kalau PO saja tidak tepat waktu sesuai AD/ART, tentu saya pertanyakan keabsahan PO. Sebelum itu diselesaikan, jangan ada pelantikan," Ayub melanjutkan.

ADVERTISEMENT

Ayub mengingatkan, AD/ART adalah fondasi partai untuk menentukan arah kebijakan. Jika itu tidak dipenuhi, tentunya akan mencederai perjuangan seluruh kader partai yang telah berusaha berjalan sesuai aturan. Oleh sebab itu, Ayub meminta DPP Demokrat tidak ceroboh dalam menyelesaikan polemik yang terjadi di Jatim.

"Apa Ketum itu baca tidak, benar atau tidak, harus diteliti detail. Itu sebuah kecerobohan AHY. Kalau nekat dilantik, bisa jadi ini pengurus ilegal, PO dan AD/ART tidak sejalan," katanya.

Sebelum ini, protes atas hasil Musda Demokrat Jatim juga dilayangkan oleh DPC Jember dan Malang. Sekretaris DPC Demokrat Kabupaten Malang Joshua Sebayang mengatakan, banyak permasalahan dalam Musda Demokrat Jatim.

"Panitia BPOKK tidak pernah melakukan penjaringan ketua DPD Demokrat Jatim berdasarkan AD/ART. H-7 tidak pernah ada pengumuman Musda Demokrat Jatim diikuti dua calon. Kami justru tahunya ada dua calon saat pembukaan, saat Ketum sambutan. Padahal yang maju nyalon hanya Bayu Airlangga," katanya.




(dte/dte)


Hide Ads