.webp)
Polda Jawa Tengah (Jateng) terus menggencarkan Gerakan Pasar Murah (GPM) di tengah terjadinya fluktuasi harga pangan. Hal itu dilakukan guna membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok.
Polda Jateng bekerja sama dengan Bulog secara rutin dalam menggelar GPM setiap pagi di Mako Ditreskrimsus Polda Jateng, Jalan Sukun Raya, Banyumanik, Kota Semarang. Kegiatan tersebut juga digelar serentak di seluruh polres jajaran.
Beras SPHP disediakan saat gelaran GPM di Mako Ditreskrimsus Polda Jateng pada Kamis (18/9/2025). Beras tersebut dibanderol Rp 11 ribu per kilogram. Satu paket beras SPHP seberat 5 kg dijual dengan harga Rp 55 ribu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Polda Jateng menargetkan untuk mendistribusikan 2,5 ton beras per harinya. Jika antusiasme masyarakat meningkat, jumlah beras bakal ditambah hingga 5 ton per hari.
Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto, menerangkan GPM selaras dengan peran Polri sebagai pelindung masyarakat.
"Gerakan Pasar Murah bukan hanya soal distribusi beras, tapi juga bentuk kepedulian Polri terhadap kesejahteraan rakyat. Satgas Pangan di setiap wilayah kami dorong untuk bersinergi dengan Bulog agar masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau," jelas Artanto dalam keterangan tertulis yang diterima detikJateng pada Jumat (19/9/2025).
Artanto menyebut GPM digelar rutin sejak Agustus 2025 di sejumlah wilayah di Jateng. Dia menjelaskan, tujuan lain dari digelarnya GPM yakni untuk menjaga ketersediaan pangan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan mendukung kebijakan nasional dalam mengendalikan inflasi.
"Beras yang disalurkan merupakan bagian dari Program SPHP Kementerian Perdagangan, yang disuplai langsung dari gudang Bulog," lanjutnya.
Lebih lanjut, Artanto mengatakan, Polda Jateng mengapresiasi Bulog dan pemerintah daerah yang turut memfasilitasi program tersebut. Dia berharap masyarakat di Jateng dapat terbantu dengan gelaran GPM dan dapat memperkuat kebersamaan antara Polri dan warga.
"Kami berharap program serupa dapat terus digulirkan di masa mendatang sebagai wujud sinergi aparat keamanan dengan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan. Masyarakat juga kami imbau untuk segera melaporkan jika menemukan adanya indikasi penyalahgunaan dalam penyaluran beras ini," pungkasnya.
(afn/apu)
