Respons Menko PMK soal Penolakan PPDB Sistem Zonasi-Kasus Numpang KK

Edy pun mengungkapkan alasan menolak penerapan PPDB sistem zonasi di Sumut. Salah satunya karena ada ketimpangan infrastruktur di daerah dan ibu kota provinsi.

"Kenapa begitu? Saya tidak cerita di provinsi lain, saya cerita Sumut, Sumut saya ini 33 kabupaten dan kota, jumlah guru yang ada di daerah sana itu tidak sama dengan guru yang ada di Medan, infrastruktur sekolah di sana dengan di Medan berbeda," ucapnya.

"Sehingga tidak bisa zonasi, sehingga prioritas murid mana yang harus kita ajar, kalau di Jakarta, di ujung sama di tengah infrastruktur sudah sama, guru sudah sama," imbuhnya.

Menurutnya, sistem zonasi di Jakarta dan di Sumut tidak bisa disamakan karena Jakarta daerah maju, sedangkan Sumut daerah yang sedang berusaha maju. Dia meminta sistem PPDB kembali ke awal.

Kasus Praktik Numpang KK

Sementara itu, permasalahan yang muncul dalam sistem zonasi adalah adanya praktik numpang kartu keluarga (KK). Terkait hal itu Menko PMK Muhadjir Effendy berpendapat jika masalah ini bukan salah sistem zonasi.

"Kecurangan numpang KK itu kan bukan salahnya sistem, tapi pengawasannya yang tidak jalan," jelas Muhadjir usai acara National Cooperatif Summit 2023 di Jogja, Sabtu (22/7).

Muhadjir menjelaskan, seharusnya praktik numpang KK bisa di atasi melalui pengawasan jauh sebelum PPDB sistem zonasi dibuka. Menurutnya, data calon peserta didik di satu daerah sudah bisa diidentifikasi sebelumnya.

Ia mencontohkan, pada PPDB SMP, data anak kelas 6 SD yang masuk zona SMP tersebut sudah dapat didata sebelumnya. Sehingga pengawasan pada fase tersebut dapat meminimalisir kecurangan titip KK.

"Zonasi ini kan mestinya sudah bisa direncanakan paling tidak 6 bulan sebelumnya," jelas Muhadjir.

"Kan sudah bisa dihitung berapa kursi yang harus disediakan oleh sekolah SMP di tempat itu, berdasarkan jumlah anak kelas 6 SD," tutupnya.