.webp)
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kerja KPK makin baik jika tidak ada operasi tangkap tangan (OTT). Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman menilai pernyataan itu naif.
"Menurut saya pernyataan Pak Luhut sangat berbahaya dan juga menunjukkan betapa problematiknya pemahaman dan spirit antikorupsi pejabat di Indonesia," kata Zaenur kepada wartawan, Kamis (20/7/2023).
Zaenur mengatakan, pencegahan dan penindakan korupsi tidak bisa dipisahkan. Menurutnya, pencegahan korupsi paling penting berupa penindakan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak mungkin hanya melakukan pencegahan untuk situasi negara yang sangat korup. Menurut saya pencegahan korupsi paling bagus itu adalah penindakan," ujarnya.
"Sehingga atas berbagai peristiwa korupsi yang telah terjadi tidak mungkin dilakukan pembiaran dengan dalih berfokus pada pencegahan. Tidak mungkin, karena untuk negara yang sangat korup, sekali lagi, pencegahan terbaik adalah penindakan yang keras," sambungnya.
Zaenur menjelaskan, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia sangat rendah. Dia menilai pernyataan Luhut mencerminkan sikap pejabat yang tak mau mengakui bahwa korupsi di Indonesia sudah akut.
"Indeks Persepsi Korupsi Indonesia itu sangat rendah, 34 per 100. Jadi menurut saya pernyataan Pak Luhut itu menunjukkan betapa naifnya pejabat kita yang kesulitan mengakui bahwa korupsi sangat akut dan perubahan-perubahan itu sangat sulit terjadi," ucapnya.
Zaenur berpendapat perubahan bisa dilakukan jika ada shock terapi melalui penindakan lalu diikuti dengan perbaikan sistem.
"Kalau hanya perbaikan sistem tanpa ada satu trigger apa pun, saya lihat upaya-upaya seperti itu sangat lambat hasilnya. Karena memang banyak program-program yang dilakukan itu sekadar seremonial belaka atau bahkan sekadar pencitraan," katanya.
Dilansir detikNews, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan berbicara soal operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Luhut menilai makin sedikit OTT, kerja KPK makin baik.
"Kalau OTT-nya ndak ada malah lebih bagus. Berarti pencegahannya lebih baik," kata Luhut di KPK, Jakarta Selatan, Selasa (18/7).
Tahun ini KPK baru melakukan tiga kali OTT. Luhut menyambut antusias sistem penegakan hukum yang tengah berlangsung di KPK.
Dia mengaku heran jika penindakan korupsi di Indonesia masih dibanggakan dengan banyaknya kegiatan operasi tangkap tangan.
"Ya memang harus ke situ (OTT sedikit). Kita ngapain bangsa ini pamer-pamer OTT-OTT melulu, bangga lihat itu? OTT Rp 50 juta, Rp 100 juta. Kau ndak pernah cerita berapa mereka menghemat triliunan-triliunan," jelas Luhut.
Secara khusus Luhut juga memuji kinerja Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Dia mengapresiasi sistem pencegahan yang telah disusun Pahala di KPK.
(dil/rih)
