.webp)
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bantul mengaku sangat senang dengan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih yang memberi lampu hijau investor untuk mendirikan mal. Namun, Pemkab Bantul diminta jangan mengedepankan ego sektoral agar investor tertarik ke Bantul.
"Dengan adanya statement dari Pak Bupati yang welcome itu saya sangat setuju sekali ya, karena ini bisa meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) Kabupaten Bantul," kata Ketua PHRI Bantul Yohanes Hendra Dwi Utomo kepada wartawan, Kamis (15/6/2023).
Sebab, kata Hendra, saat ini PAD dari sektor usaha jasa pariwisata yang berhubungan dengan hospitality atau tourism masih sangat rendah. Belum lagi soal lama tinggal atau length of stay yang masih rendah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tingkat kunjungan wisata saja mungkin tinggi tetapi length of stay rendah, kunjungan di Parangtritis bisa sampai jutaan orang. Tapi tingkat hunian dan expand money-nya yang dikeluarkan di Kabupaten Bantul sangat kecil sekali," ucapnya.
Menurutnya, masalah itu bisa teratasi dengan mumpuninya fasilitas penunjang pariwisata di Bantul. Salah satu fasilitas penunjang itu, kata Hendra, adalah keberadaan mal.
"Ini yang jadi PR kami, kami diminta meningkatkan tingkat kunjungan dan tingkat hunian. Tapi kalau tidak ditunjang dengan infrastruktur yang ada baik itu jalan, penerangan dan fasilitas lainnya sangat kurang sekali," ucapnya.
"Karena saya di Kabupaten Bantul saat ini sangat miris sekali. Kita membeli barang-barang yang mohon maaf ya barang tersier mereka belanjanya di Sleman dan di Kota (Jogja). Kalau bisa dibangun di kabupaten sendiri lebih bagus, karena semua pendapatan bisa kembali ke masyarakat atau ke Pemkab," lanjut Hendra.
Hendra pun menilai Bupati Bantul Abdul Halim Muslih sudah mulai terbuka dengan investor. Menurutnya, itu adalah hal yang baik karena bertujuan untuk mewujudkan Bantul yang lebih maju.
"Kalau benar-benar ada (mal) saya sangat berterima kasih sekali kepada Pemkab, khususnya Pak Bupati yang sudah istilahnya sudah mau bersahabat dengan para investor untuk membangun Bantul agar lebih maju," katanya.
Terkait belum adanya investor yang masuk ke Bantul, Hendra menilai sebenarnya sudah banyak investor yang melirik. Akan tetapi, Hendra menilai semua itu terhenti karena masalah birokrasi.
Selengkapnya di halaman selanjutnya.
"Sebenarnya lirikan sudah banyak, hanya saja mungkin birokrasi dan struktural ego sektoral yang dimiliki Pemkab Bantul yang harus dirobohkan. Kenapa saya sampai bilang seperti itu karena saya mengalaminya," kata Hendra.
Contoh, kata Hendra, izin untuk membuat nomor induk berusaha dengan izin prinsip untuk pembangunan mal dan hotel itu berbeda. Menurutnya, izin untuk nomor induk berusaha 5 menit selesai lewat OSS.
"Tapi kalau izin untuk usaha jasa pariwisata baik itu mal, hotel, homestay, bioskop, tidak semudah membalikkan telapak tangan," imbuhnya.
