.webp)
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyebut ada tiga hal yang bisa mencegah munculnya konflik baik jelang, saat dan pascapemilu 2024. Di mana salah satunya adalah masyarakat harus lebih dewasa saat berpemilu.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan konflik sosial akibat dan dalam proses pemilu tidak akan terjadi. Hal itu selama KPU dan Bawaslu berdiri tegak di atas prosedur dan peraturan yang berlaku.
"Agar apa? Agar bisa menjadi wasit yang adil, objektif dan bisa menyelenggarakan pemilu dengan baik dan benar. Karena biasanya masalah terjadi karena adanya celah dari kekurangan dalam penyelenggaraan," katanya kepada wartawan di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Jumat (12/5/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kedua, kata Haedar, masyarakat dalam berbagai macam segmen, seperti agama, ras, suku, golongan, kedaerahan dan pilihan politik harus semakin dewasa dalam berpemilu. Mengingat sudah sering mengikuti pemilu selama ini.
"Jadi masyarakat jangan lagi mau terjebak pada konflik karena perbedaan pilihan politik. Nah, pilihan politik ini pilihan yang bersifat politik, bukan ideologis, karena ideologinya kan sama Pancasila. Jadi jangan dibawa ke konflik ideologi, itu konflik perbedaan pilihan politik," ujarnya.
Selain itu, Haedar menilai pemenang pemilu harus menjadi bagian dari proses demokrasi dan menjalankan mandat yang tidak ringan. Sedangkan yang kalah juga harus menerima kekalahannya.
"Kalau ada sengketa-sengketa pemilu ya diselesaikan secara hukum," ucapnya.
Selanjutnya, atau pesan ketiga adalah apabila konflik sudah mengarah pada hal anarki dan menimbulkan dampak luas maka hukum harus ditegakkan.
"Maka khususnya kepolisian dan berbagai aparat dan institusi tidak boleh terlibat di dalam proses pemilu itu yang menyangkut orientasi politiknya," katanya.
Haedar menambahkan, percaya akan birokrasi atau petinggi negara yang terlibat dalam pesta demokrasi tersebut. Selain itu, jika ketiga hal itu dilakukan maka kemungkinan besar konflik sosial saat pemilu dapat tercegah.
"Jadi saya percaya kalau birokrasi TNI Polri dan para petinggi negara yang diberi mandat itu bisa menjaga, menegakkan aturan, tidak terlibat dalam politik partisan, (jika semua itu dilakukan) itu konflik akan terkurangi," ujarnya.
(apl/ahr)
