.webp)
Ketua Dewan Pengarah BRIN dan BPIP, Megawati Soekarnoputri dilaporkan Koalisi Pegiat HAM Jogja ke Komnas Perempuan kemarin. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan DIY membela Megawati yang dilaporkan gegara pidato ibu-ibu suka pengajian itu.
Sekretaris DPD PDIP DIY, Totok Hedi Santosa menjelaskan dalam pidato Megawati tidak ada kata-kata atau maksud melarang ibu-ibu untuk pengajian. Menurutnya, Megawati hanya meminta ibu-ibu mengatur waktunya.
"Saya kira kan Bu Mega tidak melarang gitu, tetapi bagaimana bisa mengatur waktu supaya mendidik anak, segala macem itu juga bisa ter-manage dengan baik," jelas Totok saat dihubungi wartawan, Kamis (23/2/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nggak ada kata-kata Ibu Mega melarang, kalau kita mencermati kata-kata Bu mega secara utuh tentu tidak mendeskreditkan," lanjutnya.
Meski begitu, dia tak mempersoalkan Koalisi Pegiat HAM Jogja melaporkan Megawati. Menurutnya hal itu adalah hak yang bersangkutan.
"Kalau dia lapor, biar saja lapor, nggak apa-apa. Kan ini bagian dari hak dia dalam persepsi yang dia pahami," ujarnya.
Namun, Totok setuju dengan pemahaman dari Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi soal pidato Megawati yang mengingatkan tentang keseimbangan.
"Kalau menurut saya jawaban dari Wakil menteri Agama sudah mencukupi melihat persoalan ini, dan saya kira sudah selesai," ucap Totok.
Sebelumnya diberitakan, Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta melaporkan Ketua BRIN dan BPIP Megawati Sukarnoputri ke Komnas Perempuan RI terkait pidatonya yang menyoroti ibu-ibu gemar pengajian.
Laporan tersebut dikirim Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta melalui surat yang dikirimkan ke Komnas HAM lewat Kantor Pos Besar Jogja pada Rabu, 22 Februari 2023.
"Pagi ini kami perwakilan dari Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta akan melaporkan secara resmi Ketua Dewan Pengarah BRIN dan BPIP Ibu Megawati ke Komnas Perempuan Republik Indonesia," terang Koordinator Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta, Tri Wahyu kepada wartawan, Rabu (22/2).
(ams/ahr)
