.webp)
Pemerintah saat ini telah resmi mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pemda DIY berharap pencabutan pembatasan itu tidak berdampak pada lonjakan kasus COVID-19.
Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengatakan pihaknya masih menunggu instruksi lebih lanjut dari Kementerian Dalam Negeri. Saat ini pihaknya belum bisa membuat kebijakan untuk menindaklanjuti pencabutan PPKM itu.
"Sekarang belum ada instruksi Mendagri maka kami belum bersikap soal itu," ujar Kadarmanta Baskara Aji kepada wartawan di Komplek Kantor Gubernur DIY, Senin (2/1/2023).
Aji menambahkan, penghentian PPKM tak berarti seluruh urusan berkaitan COVID-19 telah berakhir. Menurutnya, diberhentikannya status PPKM tidak menghentikan kondisi kedaruratan pandemi.
"Pandemi yang menyatakan WHO. WHO itu sampai hari ini masih menyatakan COVID-19 masih pandemi. PPKM hanya khusus mengatur pembatasan di Indonesia. Terkait hal-hal kedaruratan masih berlangsung," terangnya.
Lebih lanjut Aji mengatakan, instruksi Mendagri kemungkinan akan diterima pekan depan. Ia juga menyebut tak jadi masalah jika Satgas COVID-19 di lingkungan kampus atau lembaga dibubarkan.
"Tapi penanganan COVID-19 ini masih diintervensi pemerintah, termasuk pengobatan di rumah sakit," kata Aji.
Ditempat yang sama, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, Biwara Yuswantana menjelaskan Satgas penanganan COVID-19 di DIY hingga kini belum dibubarkan.
Biwara, yang juga bertugas sebagai wakil sekretaris Satgas COVID-19 DIY ini mengatakan, Satgas masih akan mengawasi dinamika yang terjadi ke depan, terutama setelah libur Nataru.
"Pengalaman-pengalaman lalu karena ketahanan masyarakat sudah tinggi, vaksinasi tinggi, kami harapkan tak akan terjadi lonjakan," ujar Biwara.
Usai penghentian kebijakan PPKM, Biwara mengatakan peran setiap masyarakat akan jadi bagian dalam penanganan COVID-19. Menurutnya, kondisi kesehatan masing-masing orang menjadi kesadaran individu.
(ahr/aku)
