.webp)
Massa guru dari sekolah swasta di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendatangi kantor DPRD setempat. Mereka mengadu soal ketidakjelasan nasib padahal sudah lulus rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru.
Para pendidik yang tergabung dalam Forum Guru Swasta Lolos Pasing Grade (FGSLPG) Kulon Progo ini sebelumnya telah dinyatakan lulus batas nilai minimal atau passing grade dalam rekrutmen PPPK Guru 2021. Namun mereka tak kunjung diangkat menjadi PPPK hingga saat ini.
Oleh karena itu mereka meminta DPRD Kulon Progo mendesak pemerintah agar bisa memberikan kejelasan kapan para guru ini bisa diangkat jadi PPPK. Harapannya, mereka bisa diangkat pada tahun ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bagi yang telah lolos passing grade dengan nilai yang ambang batas kan minta juga terakomodir menjadi PPPK di tahun 2022 ini mestinya," ujar Koordinator FGSLPG Kulon Progo, Sujanmo saat ditemui wartawan usai audiensi di Gedung DPRD Kulon Progo, Senin (21/11/2022).
Dalam audiensi yang turut dihadiri perwakilan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kulon Progo serta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kulon Progo itu, FGSLPG Kulon Progo juga menuntut pemerintah tidak membuka pendaftaran dan pengangkatan PPPK lagi sebelum guru swasta yang lolos seleksi diangkat jadi PPPK.
Selain itu, FGSLPG meminta tidak ada diskriminasi dalam proses pengangkatan guru swasta yang sama-sama lulus seleksi. Hal ini dikhawatirkan bisa memicu kecemburuan antarsesama guru swasta hingga memecah belah FGSLPG Kulon Progo.
Tanggapan Pemkab Kulon Progo di halaman selanjutnya
Menanggapi hal itu, Kepala BKPP Kulon Progo Sudarmanto mengatakan pengangkatan PPPK merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya menjalankan aturan yang sudah ada.
"Pemerintah pusat yang menentukan by name guru lolos passing grade untuk diangkat jadi PPPK, termasuk dengan perangkingannya. Ini murni domain pemerintah pusat dan sudah ada aturannya," ujarnya ditemui di lokasi yang sama.
Aturan yang dimaksud merujuk pada Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah. Dalam aturan ini disebutkan prioritas pengangkatan PPPK yang lolos passing grade meliputi THK II, guru non-ASN dan lulusan pendidikan profesi guru (PPG).
Setelah tiga kategori itu diangkat jadi PPPK, baru disusul oleh guru swasta.
Sudarmanto menjelaskan aturan ini juga yang membuat proses pengangkatan PPPK guru bagi peserta yang lolos seleksi tidak bisa dilakukan secara serentak. Ada tahapan yang dilewati menyesuaikan prioritas. Ditambah kuota pengangkatan PPPK yang ditetapkan pemerintah pusat untuk Kulon Progo terbatas.
"Jadi untuk total peserta yang lolos PPPK 2021 di Kulon Progo sebanyak 806 orang. Sedangkan kuota untuk diangkat di tahun 2021 kita ada 350. Kemudian tahun 2022 ada 205. Kan masih sisa 251 peserta yang belum diangkat termasuk guru swasta, nah harapannya bisa direalisasikan di tahun 2023," ujarnya.
"Namun kita belum bisa pastikan, karena kewenangan penetapan ini (termasuk kuota pengangkatan PPPK setiap tahun) dari pemerintah pusat," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kulon Progo, Akhid Nuryati menyatakan akan mengirimkan hasil audiensi hari ini kepada pemerintah pusat. Pihaknya mengupayakan agar 251 peserta yang lolos passing grade dalam seleksi PPPK 2021 dapat diangkat setidaknya pada tahun depan.
"Kita pasti akan menjalin komunikasi dan lain sebagainya melalui jejaring kami semua kepada pemerintah pusat. Intinya kalau kami akan membawa hasil notulensi pada hari ini, terutama yang 251 yang sudah lolos passing grade tapi belum terakomodir karena kuotanya hanya 205, nah itu untuk kemudian prioritas yang mengisi (tahun depan). Minimal mengisi untuk jumlah guru yang pensiun pada 2023 sejumlah estimasi 251 ini," ucapnya.
