.webp)
Naiknya harga BBM subsidi memicu banyaknya aksi protes di berbagai daerah. Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyebut Pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang bisa berefek simultan kepada masyarakat.
"Pemerintah perlu melihat dan meletakkan kebijakan-kebijakan yang diambil itu secara komprehensif. Jangan hanya dari satu aspek," kata Haedar Nashir kepada wartawan usai menghadiri pembukaan masa ta'aruf (MATAF) mahasiswa baru UMY tahun 2022 di Sportorium UMY, Kabupaten Bantul, DIY, Senin (12/9/2022).
Menurutnya, jika kebijakan menaikkan harga BBM menumbuk masalah berat bagi masyarakat, pemerintah perlu meninjaunya kembali. Namun jika sudah terlanjur, Haedar menilai pemerintah harus membuat terobosan yang bisa meringankan beban masyarakat karena kebijakan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jika itu menimbulkan masalah berat bagi rakyat mestinya ditinjau ulang. Lalu ketika keputusan sudah diambil lalu menimbulkan dampak, ambil recovery untuk menutupi beban berat rakyat apa yang memang bisa jadi terobosan," ujarnya.
"Jadi karena kan kebijakan-kebijakan itu tahu-tahu sudah diambil kan, dan siapa yang bisa mencegah kalau (kebijakan sudah diambil). Nah, maka harus segera sigap mengambil langkah-langkah yang rakyat kebanyakan itu tidak mengalami dampak dari itu," lanjut Haedar.
Langkah-langkah itu, kata Haedar, seperti memastikan pelayanan terhadap masyarakat betul-betul berjalan semestinya. Di mana salah satunya masyarakat betul-betul terlayani dengan adanya BPJS.
"Nah hal-hal seperti ini harus dipastikan oleh negara. Jadi para elite, para pejabat itu harus memastikan setiap kebijakannya itu sebesar-besarnya tidak merugikan rakyat, bahkan harus mengutamakan kepentingan rakyat," ucapnya.
Selengkapnya di halaman selanjutnya...
Terkait keinginan masyarakat agar pemerintah tetap mensubsidi BBM, Haedar menilai itu hal yang wajar. Namun, Haedar menekankan kembali bahwa semua kebijakan harus bersifat simultan dan tidak membebani masyarakat.
"Sebenarnya wajar, tapi pemerintah harus betul-betul bahwa mengambil kebijakannya itu simultan gitu lho, jangan tambal sulam," katanya.
"Misalkan di sini diirit ya untuk tidak disubsidi, tapi di sini jebol, pajak didorong tapi pelayanan terhadap masyarakat lemah. Jadi intinya pada kebijakan yang simultan," imbuh Haedar.
Baca juga: Demo BBM Masih Goyang Kota Besar di Jateng |
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan harga bahan bakar minyak (BBM) naik. Dia mengatakan subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.
"Harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi, Sabtu (3/9/2022).
Jokowi mengatakan dirinya sebenarnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi APBN. Namun dia mengatakan anggaran subsidi BBM terus naik.
"Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun dan akan meningkat terus," kata dia.
Simak Video "Video Muhammadiyah Respons Usulan Dana Zakat untuk Makan Bergizi Gratis"
[Gambas:Video 20detik]
(ahr/rih)
