.webp)
DPRD Kota Jogja telah menyelesaikan masa kerja Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Relokasi PKL Malioboro. Dari hasil kinerja selama 6 bulan, pansus memiliki sejumlah rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti Pemkot Jogja.
"Apabila seluruh catatan dan rekomendasi dari Panitia Khusus DPRD Kota Yogyakarta tidak ditindaklanjuti dalam tahun 2022 ini maka tahun 2023 Pansus merekomendasikan seluruh PKL yang saat ini sudah menempati di Teras Malioboro 1 dan 2 untuk bisa kembali ke jalur pedestrian kawasan Malioboro," kata Ketua Pansus Pengawasan Relokasi PKL Malioboro DPRD Kota Jogja, A Fokky Ardianto, melalui keterangan tertulis, Senin (18/7/2022).
Fokky menjelaskan sesuai dengan apa yang diatur dalam tata tertib DPRD maka pansus pengawasan hanya berumur 6 bulan. Selama itu pansus telah melakukan rapat kerja dan investigasi di lapangan dengan paguyuban PKL, individu PKL, Pemkot Jogja, Pemda DIY dan DPRD DIY.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di samping itu pansus juga menjalin komunikasi dengan kawan-kawan mahasiswa yang juga melakukan penelitian di sana," katanya.
Hasil kerja Pansus DPRD, kata Fokky, mereka menghasilkan 14 catatan dan 19 rekomendasi yang telah disepakati semua fraksi DPRD Kota Jogja untuk bisa ditindaklanjuti Pemkot Jogja maupun Pemda DIY.
"Rekomendasi Pansus Pengawasan Relokasi PKL Malioboro, mendorong Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jogja sebagai OPD yang mengurusi Teras 1 dan 2 Malioboro sesuai kewenangannya," katanya.
Baca juga: Babak Baru Relokasi PKL Malioboro Jogja |
Rekomendasi selanjutnya, kata Fokky, Pansus mendorong Pemkot Jogja untuk bisa mendampingi PKL yang saat ini menjadi tenant.
"Pendorong gerobak diharapkan mendapatkan pekerjaan alternatif," katanya.
Kemudian, lanjut Fokky, PKL yang tercecer saat pendataan dan pengasong untuk dicarikan solusi agar tetap mendapatkan penghasilan.
"Pelaku seni yang selama ini menggantungkan hidupnya dari Malioboro untuk tetap diberikan ruang," katanya.
Masalah arus lalu lintas, menurut Fokky, turut menjadi perhatian terutama arus lalu lintas becak, andong, pengguna parkir, maupun masyarakat di sekitar sirip Malioboro untuk bisa dilakukan penataan.
"Meningkatkan promosi agar PKL di Teras 1 dan 2 Malioboro tetap ramai pengunjung," katanya.
Fokky menambahkan, poin selanjutnya adalah mengenai peningkatan SDM PKL agar bisa memberikan hospitality bagi wisatawan.
"Rekomendasi selanjutnya mengenai peningkatan fasilitas di Teras 1 dan 2 Malioboro agar memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun pengunjung," katanya.
Halaman selanjutnya, tanggapan Pemkot Jogja...
Menanggapi hal tersebut, Penjabat Wali Kota Jogja Sumadi memastikan pihaknya akan menindaklanjuti rekomendasi dari Pansus tersebut. Tapi, Sumadi berharap Pansus maupun PKL bisa bersabar mengingat saat ini di Teras 1 dan 2 Malioboro masih terus diperbaiki.
"Masukan bagi kami berkaitan dengan bagaimana penasaran mereka terlambat itu kan proses sekarang kan pandemi. Itu proses mudah-mudahan bisa berlanjut situasi sekarang kan berkembang kan gitu," katanya.
Sumadi mengatakan, berbagai insentif telah diberikan. Mulai pembebasan biaya listrik, air maupun sewa.
"Kalau memang kita kan sudah beri insentif kepada mereka, listrik gratis, air gratis, tidak sewa dan sebagainya kan. Kita alon-alon to (pelan-pelan) kan menyangkut orang banyak. Tunggulah jangan kesusu (terburu-buru)," katanya.
Termasuk, kata Sumadi, mengenai rekomendasi bagi PKL yang tercecer maupun pendorong gerobak. Ia berharap bisa segera dicarikan solusi tak hanya berdagang di Teras Malioboro.
"Kalau pendorong gerobak itu kita akomodir tidak ada tempatnya. Tapi bagaimana kita nanti berpikiran yang lain lah. Kalau mereka minta ditempatkan, kan tempatnya nggak mungkin. Sek-sekan (sesak) lagi. Kita kan ingin memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang akan belanja kan," katanya.
"Ya kita cari solusi nanti, misalnya mereka yang pendorong itu, kita jadikan seperti Jaga Warga Jaga Budaya, kan gitu ada solusi. Kan mereka masyarakat Kota Jogja juga kan, alternatif lain ada. Kita terima kasih pada Pansus yang memberi masukan, itu evaluasi bagi kami," pungkasnya.
