.webp)
Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah (Jateng) kembali menegaskan penolakannya terhadap kebijakan Full Day School. Kebijakan itu dianggap berpotensi mengganggu sekolah.
Hal itu disampaikan Ketua DPW PKB Jateng, Yusuf Chudlori dalam Musyawarah Pimpinan Wilayah (Muspimwil) V. Dalam sambutannya, Gus Yusuf, sapaan akrabnya, menyatakan PKB siap bersinergi dengan pemerintah di berbagai bidang.
Namun, dalam urusan pendidikan, ia menolak dengan tegas kebijakan Full Day School karena dianggap merugikan pendidikan keagamaan. Penolakan itu dinilai guna membantu pemerintah dalam urusan pendidikan keagamaan dan karakter siswa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saat Pemerintahan yang lalu, ketika kebijakan Full Day School ini mau diterapkan, dampaknya akan mengganggu anak-anak didik kita untuk mengenyam pendidikan madrasah," kata Gus Yusuf dalam keterangan tertulisnya, Minggu (11/5/2025).
Menurut Gus Yusuf, karena jam belajar mengharuskan siswa di sekolah sampai sore hari, maka kesempatan para siswa itu untuk mengaji di madrasah pada sore hari atau setelah maghrib akan tertutup.
"Akibat yang lebih parah, kita akan kehilangan pembangunan akhlak, mental, dan spritual untuk anak-anak kita," ujar Gus Yusuf.
Gus Yusuf pun meminta kesepakatan dari para kiai dan pengurus, hingga akhirnya Muspimwil memandatkan ketua framsu untuk meminta kepala daerah tak menerapkan Full Day School. Ia mengaku menerima laporan adanya daerah yang berencana menerapkan kebijakan tersebut.
"Saya mendapat laporan, ada daerah yang Bupatinya akan menerapkan Full Day School. Saya perintahkan kepada Ketua DPC dan Ketua Fraksi segera berkomunikasi dan kebijakan itu harus ditolak," tegasnya.
Sekretaris DPW PKB Jateng, Sukirman, turut mengingatkan, kebijakan Full Day School pernah muncul di masa Gubernur Ganjar Pranowo, akan tetapi akhirnya dibatalkan.
"Para kiai sampai demo ke jalan dan audiensi dengan Presiden RI saat itu. Walhasil setelah bahu membahu secara politik dengan Fraksi PKB, kebijakan ini dianulir," jelas Sukirman.
Selain soal pendidikan, Muspimwil V juga membahas sejumlah program strategis, mulai dari pemberdayaan ekonomi kreatif dan UKM, pengembangan pesantren enterpreneur, hingga pelayanan kesehatan dan pengentasan kemiskinan. PKB juga mematangkan kaderisasi politik untuk menghadapi Pemilu 2029.
"Kaderisasi dan politik kehadiran yang berjalan dengan baik akan mendorong bahwa PKB siap pada Pemilu 2029," terangnya.
Adapun, Muspimwil dihadiri para Kiai Dewan Syuro, pengurus DPW dan DPC PKB, ketua fraksi PKB DPRD kabupaten/kota se-Jawa Tengah, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PKB.
(afn/afn)
