.webp)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Indonesia terus memperbarui platform E-Katalog untuk kemudahan bertransaksi. Hal itu disebut bisa mendongkrak keterlibatan pelaku UMK-Koperasi dan belanja produk dalam negeri dalam pengadaan pemerintah.
E-Katalog terbaru yaitu versi 6.0 sudah diluncurkan. Platform itu dirancang bersama PT Telkom Indonesia dan merupakan respons terhadap belanja masalah pengadaan yang didapatkan oleh LKPP.
"Selama ini ada banyak masukan yang diberikan kepada LKPP terkait sistem E-Katalog yang sudah berjalan, di antaranya agar E-Katalog lebih cepat diakses dan lebih mudah digunakan, sehingga kami mencoba merespons masukan tersebut melalui pemutakhiran sistem E-Katalog menjadi versi 6 ini," kata Kepala LKPP, Hendrar Prihadi (Hendi) dalam keterangannya, Rabu (17/4/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan E-Katalog versi 6.0 yang diluncurkan sudah mengadopsi sistem end to end seperti yang dijalankan oleh banyak marketplace besar. Sistemnya lebih terintegrasi dan responsif, sehingga lebih mudah digunakan.
"Jadi kalau E-Katalog versi 5 transaksinya baru bisa sampai tahap pemesanan, sedangkan untuk katalog versi 6 ini sudah bisa sampai pelacakan pengiriman dan pembayaran," terang mantan Wali Kota Semarang dua periode tersebut.
"Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di LKPP dan Telkom yang telah berkomitmen penuh dalam memutakhirkan sistem E-Katalog menjadi versi 6 ini. Saya yakin kerja keras kita semua dapat bermanfaat luas, terkhusus dalam kontribusi terhadap perekonomian Indonesia yang semakin baik dan semakin hebat," imbuhnya.
Sementara itu Direktur Enterprise & Business Service PT Telkom Indonesia, FM Venusiana R mengatakan pembangunan sistem E-Katalog versi 6.0 dikerjakan oleh 225 ahli digital yang tugasnya tidak hanya merancang dan membuat sistem, namun juga sampai ke tahap pengawalan implementasi sistem.
"Dalam membangun E-Katalog Versi 6 ini Telkom sampai membuat tim baru yaitu GovTech Procurement, hal ini sebagai bukti besarnya komitmen kami untuk berkontribusi dalam menumbuhkan perekonomian dalam negeri melalui peningkatan sistem pengadaan yang lebih modern, cepat, tepat, dan bermanfaat," jelas Venus.
Sementara itu, MenPAN RB, Abdullah Azwar Anas mengapresiasi Hendi yang berhasil membangun sistem E-Katalog yang lebih mudah digunakan. Menurutnya hal itu sejalan dengan semangat reformasi birokrasi pemerintah saat ini, yang tidak lagi berfokus pada sistem yang panjang, melainkan lebih pada dampak dan manfaatnya.
"Apresiasi kepada Mas Hendi yang lincah dalam mengorkestrasi tim untuk memunculkan hal-hal baru. Melalui E-Katalog versi 6 ini LKPP telah berhasil mengurai tumpang tindih birokrasi melalui digitalisasi, di mana hal ini penting karena belanja produk dalam negeri telah masuk sebagai penilaian reformasi birokrasi," kata Anas.
Sebelumnya, dikutip dari detikFinance, LKPP mencatatkan efisiensi belanja pemerintah hingga Rp 2,03 triliun yang merupakan hasil dari program Konsolidasi Pengadaan 2023.
Dengan program itu, efisiensi belanja pemerintah tercipta melalui penggabungan pemesanan paket produk sejenis yang ada di seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, harganya produk bisa ditekan karena pembeliannya dalam jumlah besar.
"LKPP berupaya mendorong implementasi strategis konsolidasi pengadaan agar belanja semakin efektif, efisien, semakin tepat sasaran dan manfaat," kata Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, dalam sambutannya di Rakornas Pengadaan Tahun 2023, di Bidakara Hotel, Jakarta, Selasa (7/11/2023).
"Tercatat hingga saat ini melalui strategi konsolidasi pengadaan, terkumpul efisiensi belanja Rp 2,03 triliun," sambungnya.
(rih/apu)
