.webp)
Kebijakan 'zero transaksional' yang diterapkan Bupati Wonogiri Joko Sutopo untuk membangun birokrasi berkualitas diapresiasi oleh pegawai di lingkungan pemerintahannya. Mulai dari perangkat desa hingga kepala dinas merasakan dampak positif dari kebijakan tersebut.
Selama kepemimpinannya di Wonogiri, Joko Sutopo telah membangun tata kelola sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di dalam birokrasi. Hal itu dibuktikan dengan pengelolaan SDM yang bersih, transparan serta tidak ada transaksional di lingkungan Pemkab Wonogiri.
Dampak positif dari kebijakan itu dirasakan oleh Antonius Purnama Adi, salah satu SDM di lingkungan Pemkab Wonogiri yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Wonogiri. Ia ingat betul saat mengikuti tes seleksi pejabat di lingkungan Pemkab Wonogiri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada awal 2020, saat menjabat sebagai Kabag Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Wonogiri, Anton mengikuti seleksi kepala dinas. Setelah dinyatakan lolos seleksi, akhirnya pada Mei 2020 ia dilantik sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Wonogiri.
Setelah beberapa tahun mebjabat Kepala PMD, pada awal 2024 Anton dimutasi menjabat sebagai Kepala BKD Wonogiri.
Ia menegaskan dalam proses seleksi menjadi kepala dinas tidak ada proses transaksional. Ia mengikuti seleksi terbuka sesuai ketentuan. Mulai dari membuat makalah hingga uji kompetensi di hadapan panitia, perguruan tinggi dan praktisi birokrasi.
"Tidak ada sama sekali transaksional, murni tes. Kita berusaha mengikuti tes dan bersiap menerima hasil tersebut," kata Anton kepada dstikJateng, Minggu (31/3/2024).
Kebijakan dan sistem yang diterapkan Joko Sutopo di birokrasi, menurut Anton, menguntungkan semua pihak. Sebab semua peserta benar-benar diuji kompetensi dan kapasitas yang dimiliki.
"Makanya sekarang banyak pejabat muda. Tidak harus tua untuk menjadi jabatan tinggi pratama. Sesuai kemampuan. Di Wonogiri ini beberapa kepala dinas banyak yang lebih muda dari saya," ungkap dia.
Selain itu, menurut Anton, sistem tata kelola pemerintahan yang telah dibangun saat ini berdampak pada kinerja pegawai. Pegawai dan pejabat akhirnya menampilkan kinerja yang baik karena tidak ada transaksional.
"Pak Bupati juga tidak kebebanan, tidak ada utang transaksi. Itu pengaruhnya di penilaian. Jadi penilaian kinerja lebih objektif. Saat menjabat ada koreksi, koreksinya lugas. Kalau dibayar, dulu bayar kok nilainya jelek," jelasnya.
"Penilaiannya juga jadi enteng tidak ada beban. Tidak ada transaksi dan janji politik. Semua dirangkul," kata Anton.
Hal senada diungkapkan oleh Kaur Keuangan Desa Biting Kecamatan Purwantoro, Miswanto. Saat ia melamar dan mengikuti tes perangkat desa tidak ada praktik transaksional.
Miswanto mengikuti tes seleksi perangkat desa pada 2021. Saat itu ia mengikuti tes dengan metode Computer Based Test (CBT) atau seperti tes CAT CPNS. Bobot tes CBT itu 90 persen. Sedangkan untuk bobot tes wawancara 10 persen.
"Jadi kalau CBT pakai komputer, hasil tes langsung bisa diketahui. Yang lolos lanjut ke tes wawancara," kata dia.
Dengan sistem itu, menurutnya tes bisa menjadi lebih transparan. Selain itu semua golongan bisa mendaftar karena tidak ada transaksional.
"Orang miskin tapi berkopenten bisa mendaftar. Selain itu sekarang orang di luar desa bisa tes, jadi tidak hanya warga setempat. Sehingga yang merasa mampu bisa daftar, lebih kompeten," jelasnya.
Miswanto menuturkan, sistem yang saat ini dijalankan Pemkab Wonogiri sangat bagus. Bahkan sistem ini bisa menyaring anak muda yang mempunyai potensi dalam hal kinerja di pemerintahan desa.
"Intinya dalam proses juga tidak ada transaksi politik juga. Di lapangan tidak ada transaksional," kata Miswanto.
(apu/apu)
