.webp)
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyerahkan 1.043 sertifikat tanah, dari total 1.160 penerima di Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jumat (10/3).
Adapun sertifikat tanah yang diberikan adalah sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan milik Pemda. Sertifikat tersebut berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang hingga 20 tahun dan diperbarui 30 tahun lagi.
Ganjar menjelaskan penyerahan sertifikat tanah, SK Perhutanan Sosial dan SK Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh warga. Pasalnya, konflik lahan di Wonorejo, Cepu dan Karangboyo Kabupaten Blora telah terjadi sejak tahun 1947.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Alhamdulillah bisa selesai (konflik lahan). Karena Pak Bupati (Blora) kemarin segera menulis surat, kita juga langsung mempercepat dan respon ATR/BPN juga cepat," ujar Ganjar dalam keterangan tertulis, Jumat (10/3/2023).
Di samping itu, Ganjar juga mengimbau warga agar kemudahan akses yang telah diberikan secara langsung oleh Presiden dapat menjadi stimulan. Oleh sebab itu, ia mengharapkan sertifikat tanah yang diberikan dapat mendorong perekonomian warga dan perekonomian daerah.
"Masyarakat kan bisa mengakses, maka akseslah dengan baik untuk menumbuhkan ekonomi," papar Ganjar.
Ganjar juga mendorong warga untuk mengoptimalkan lahan dengan produktif. Salah satunya dengan menanam tanaman produktif seperti jagung, pohon jati dan pohon mahoni agar ada keselarasan antara penanaman yang dilakukan warga dengan tujuan konservasi kehutanan.
Ia juga meminta Perhutani untuk melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada warga dan kelompok tani.
"Tentu saja konservasinya jangan lupa. Sehingga dari sisi tutupan dan lahan yang digunakan untuk kebutuhan ekonominya bisa dipadukan," pungkas Ganjar.
Sebagai informasi, dalam kunjungan kerjanya di Blora, Jokowi juga didampingi Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
(akd/ega)
