.webp)
Imbas dari hal tersebut, menurutnya, membuat molornya pembahasan mengenai RKPD 2023. Bahkan RKPD masih belum ditandatangani oleh Ganjar Pranowo.
"Sampai saat ini juga belum tahu masalahnya sampai spesifik," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (3/11/2022).
Ganjar Pranowo dikabarkan enggan menandatangani RKPD karena adanya anggaran perjalanan dinas anggota dewan sebesar Rp 90 miliar lebih di DPRD Jateng. Namun ketika dikonfirmasi ke Benny terkait hal tersebut, ia mengakui tidak mengetahui.
"Saya belum tahu drafnya, saya belum lihat. Itu kan dibahas di Komisi A," jelasnya.
Menurutnya, nilai anggaran tidak perlu dipersoalkan. Sebab nominal berapapun nantinya akan dilakukan evaluasi saat pembahasan KUA PPAS.
"RKPD itu kan hanya acuan kegiatan, jadi bisa dilakukan evaluasi sehingga bisa berkurang dan bisa bertambah. Jadi itu bukan harga mati," jelasnya.
Benny mengatakan dirinya telah berkomunikasi dengan Ganjar Pranowo. Ganjar pun telah menjelaskan kenapa dirinya tidak datang saat rapat kemarin.
"Ya menjelaskan kenapa dia nggak datang, pas di acara paripurna karena kualitas rapatnya bisa diwakilkan menurut dia, kalau tidak bisa diwakilkan dia pasti datang, seperti saat pengesahan APBD. Dia ngomong banyak saya dengerin aja," kata Benny.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno menilai lamanya pembahasan RKPD justru disebabkan oleh DPRD Jateng yang mengajukan penambahan anggaran Rp 92 miliar untuk perjalanan dinas.
Menurutnya, ada sejumlah kejanggalan dari hal tersebut. Sebab perjalanan dinas dewan yang diusulkan per bulan sebanyak 29 kali atau 29 hari. Berarti hampir satu tahun full anggota dewan selalu keluarga kota untuk kunjungan kerja.
"Sebulan kan cuma 30 hari, tapi perjalanan dinasnya saja kok 29 hari, maka Pak Gub menyoroti ini 'apa ini pas apa ini pantes mas, tolong dikomunikasikan dengan dewan, mbok bisa dikurangi untuk program prioritás rakyat," kata Sumarno.
Proses komunikasi itulah yang menurut Sumarno memakan waktu lama. Akhirnya, setelah dewan bersedia mengurangi jumlah hari perjalanan dinasnya, RKPD pun ditandatangani.
Ia mengatakan Ganjar Pranowo juga mencermati sebaran bantuan keuangan yang lazim dikenal dengan dana aspirasi dewan. Rupanya sebarannya tidak merata. Bahkan ada yang mengumpul di satu kabupaten hingga Rp 120 miliar.
"Pak Gub minta tolong diratakan lagi dań lebih diprioritaskan di daerah kategori miskin untuk pengentasan kemiskinan," jelasnya.
Menurutnya, lamanya proses pembahasan RKPD karena Pemprov Jateng mengedepankan prinsip kehati-hatian. Serta seluruh anggota Banggar DPRD seharusnya sudah mengetahui dinamika pembahasan tersebut. Dokumen RKPD juga selalu disampaikan kepada Banggar sehingga seluruh anggota seharusnya sudah membacanya.
"Agar APBD lebih berpihak pada rakyat. Sekarang Pak Gub sudah menandatangani RKPD dań ini sudah disampaikan ke DPRD juga. Mulai tanggal 4 November hari Jumat kita dengan DPRD membahas Rancangan KUA PPAS 2023," tutupnya. (ncm/ega)
