.webp)
Anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah Benny Karnadi mengaku dihubungi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo usai mengkritik soal kerap absen dalam rapat paripurna. Meski begitu, Benny tetap menyayangkan ketidakhadiran Ganjar dalam rapat paripurna yang disebutnya bisa berdampak besar.
"Kemarin dia kontak saya lama itu, jelaskan kenapa dia nggak datang, RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) belum ditandatangani dan sebagainya" kata Benny saat dihubungi, Rabu (2/11/2022).
Dijelaskannya, setelah RKPD akan menentukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS). Hal itu nantinya akan menjadi dasar RAPBD.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau sampai akhir tahun tidak selesai maka kemudian menggunakan plafon anggaran tahun kemarin, ya risikonya gaji PNS juga telat, ini kan berisiko kalau bulan November nggak selesai," lanjutnya.
Beredar informasi di kalangan wartawan bila alasan Ganjar enggan menandatangani itu karena ada permasalahan terkait anggaran. Namun, Benny mengaku tidak tahu.
"Nggak, saya juga sampai hari ini belum tahu masalahnya secara spesifik," ujarnya.
Soal masalah anggaran di RKPD, ia pun mengaku belum mengetahuinya dan belum tahu isi dari draf RKPD itu.
"Saya belum tahu drafnya, saya belum lihat. Itu kan dibahas di Komisi A," katanya.
Meski begitu, ia menilai Ganjar tak perlu khawatir dengan itu. Menurutnya, RKPD itu masih harus dibahas dan hanya menjadi acuan. Anggaran dan kegiatan masih akan dievaluasi.
"RKPD itu bukan harga mati, jadi RKPD itu hanya patokan kegiatan kemudian jadi KUA PPAS, ada istilah S, prioritas plafon anggaran sementara, itu bisa berkurang bisa bertambah, bisa berkurang. Bahkan bisa juga berubah ketika dibahas di RAPBD," katanya.
Kata Sekda Jateng
Dikonfirmasi terkait hal itu, Sekretaris Daerah Jateng, Sumarno, menyebut bila RKPD sudah ditandatangani. Ia membenarkan bila molornya penandatanganan itu oleh Ganjar karena ada masalah anggaran dan tak terkait ketidakhadiran Ganjar.
Penjelasan Sekda Jateng selengkapnya di halaman selanjutnya...
"Yang Pak Gub tidak hadir itu karena berhalangan, tapi tidak banyak. Yang sifatnya harus hadir karena ada persetujuan atau penandatanganan, Pak Gub pasti hadir," kata Sumarno dalam keterangan tertulis.
Sumarno menyebut bila Ganjar menemukan keganjilan di mana ada anggaran tambahan Rp 92 miliar untuk kunjungan kerja dewan. Kunjungan kerja itu disebut dilakukan 29 hari dalam satu bulan.
"Sebulan kan cuma 30 hari, tapi perjalanan dinasnya saja kok 29 hari, maka Pak Gub menyoroti ini 'apa ini pas apa ini pantes Mas, tolong dikomunikasikan dengan Dewan, mbok bisa dikurangi untuk program prioritas rakyat," katanya.
"Setelah kita komunikasikan, ada pengurangan anggaran 7 miliar dan ada juga pengurangan sarpras sehingga totalnya 11 miliar, kita alihkan salah satunya untuk pengadaan tanah untuk Pasar Pujon di kawasan Borobudur," jelasnya.
Selain itu, Ganjar juga menyoroti dana aspirasi Dewan yang dinilainya tidak merata di mana ada satu kabupaten mendapat dana Rp 120 miliar.
"Pak Gub minta tolong diratakan lagi dan lebih diprioritaskan di daerah kategori miskin untuk pengentasan kemiskinan," katanya.
