Atasi Sengketa, Ganjar Minta Pendataan Sertifikasi Tanah Dipercepat

Yudistira Imandiar - detikJateng
Rabu, 28 Sep 2022 14:38 WIB
Ganjar Pranowo
Foto: Istimewa
Jakarta -

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI menggelar rapat koordinasi bersama jajaran kepala daerah, aparat penegak hukum dan badan peradilan Jawa Tengah terkait penyelenggaraan reforma agraria. Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hadir dalam rapat yang berlangsung Rabu (28/9/2022) itu.

Ganjar yang juga menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Jawa Tengah, menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan agrarian di wilayah kepemimpinannya, yakni penataan ruang, redistribusi tanah dan sertifikasi tanah.

"Maka tadi saya sampaikan soal penataan ruang, redistribusi tanah, proses sertifikasi sampai dengan PTSL-nya kita harapkan semua bisa berjalan dengan baik," kata Ganjar dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (28/9/2022).


Ganjar mengatakan persoalan sengketa tanah yang terjadi di Jawa Tengah rata-rata dikarenakan kurangnya edukasi dan sosialisasi terkait sertifikasi tanah. Oleh sebab itu, Ganjar menyampaikan pihaknya terus melakukan pendataan dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang ingin mengurus sertifikat tanah.

"Dukungan pemda menjadi sangat penting karena kalo kita bicara sertifikasi saja itu anggaran dari pusat terbatas. Maka diharapkan daerah juga bisa mendorong," tutur Ganjar.

Ganjar mengatakan Provinsi Jawa Tengah telah memiliki GTRA di seluruh kabupaten dan kota. Ia pun meminta untuk dilakukan pendataan persoalan agraria di setiap daerahnya untuk segera diselesaikan.

"Namun demikian kita minta agar di setiap kabupaten kota agar melakukan list persoalan yang ada di sana untuk kepentingan pembangunan, redistribusi tanah, investasi dan seterusnya sehingga bisa jadi target penyelesaian yang akan dibantu kantor pertanahan," ulas Ganjar.

Ganjar menilai potensi terjadinya sengketa bisa diidentifikasi sejak dini. Oleh sebab itu, menurutnya pendataan dan pemetaan untuk keperluan inventarisasi daerah seharusnya bisa dilakukan lebih cepat lagi. Ia menambahkan pendataan dan pemetaan bakal meminimalisir terjadinya sengketa tanah, baik antara pemerintah, swasta maupun masyarakat.

"Di daerah-daerah itu konfliknya biasanya sudah teridentifikasi atau terdeteksi secara dini. Kalo mereka kawan-kawan di kabupaten kota bisa menginventarisasi, ini akan lebih cepat lag," cetus Ganjar.

"Problem itu tinggal dipetakan yang kaitannya dengan ATR/BPN sampaikan ke kanwil, nanti kanwil akan me-list. Di provinsi kan ada 11 isu utama yang mesti diselesaikan, di kabupaten kota ada berapa ini yang paling tau bupati wali kota," imbuh Ganjar.



Simak Video "Ganjar Jawab Isu Dilarang ke Luar Jateng: Boleh Tapi..."
[Gambas:Video 20detik]
(ega/ega)