.webp)
Sekretaris Daerah (Sekda) Cilacap nonaktif, Sadmoko Danardono, divonis hakim hukuman 4 tahun penjara. Ia juga dihukum membayar denda Rp 200 juta.
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sadmoko Danardono berupa pidana penjara selama 4 tahun," kata Ketua Majelis Hakim, Rosana Irawati, di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (10/11/2026).
Sadmoko menjalani sidang vonis terpisah dengan Bupati Syamsul Auliya Rachman. Surat vonisnya dibacakan majelis hakim terlebih dahulu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain hukuman penjara, Sadmoko dituntut membayar denda Rp 200 juta. Jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
Hakim menyatakan, Sadmoko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Ia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Syamsul.
"Sebagaimana diatur dalam UU Pidana Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," ungkapnya.
Hakim mengungkapkan, hal yang memberatkan yakni Sadmoko dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, serta tidak memberi contoh yang baik dan tidak bisa menjadi panutan bagi masyarakat.
"Keadaan yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung. Terdakwa belum pernah dihukum, terus terang mengakui perbuatannya, dan terdakwa ditetapkan sebagai saksi mahkota," jelasnya.
Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Sadmoko dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Usai mendengar putusan hakim, tampak keluarga Sadmoko langsung menangis dan memeluk Sadmoko. Sadmoko kemudian mengenakan rompi oranye dan borgol untuk kembali ke tahanan.
Sebelumnya diberitakan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mendakwa Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Auliya Rachman dan Sekda Cilacap nonaktif Sadmoko Danardono memeras beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengumpulkan tunjangan hari raya (THR) Forkopimda.
Sementara untuk total uang yang berhasil dikumpulkan dari para kepala OPD disebut mencapai Rp 568 juta. Dana itu dihimpun melalui sejumlah pejabat sebelum akhirnya terkumpul di Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ferry Adhi Dharma.
