.webp)
Bupati nonaktif Cilacap Syamsul Aulia Rachman dan Sekretaris Daerah (Sekda) nonaktif Cilacap, Sadmoko Danardono bakal menjalani sidang vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang hari ini. Massa pendukung Syamsul sudah tiba di lokasi.
Pantauan detikJateng, satu unit bus tiba di Pengadilan Tipikor Semarang, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, pukul 09.52 WIB. Bus itu mengangkut para pendukung Syamsul yang akan mengawal sidang vonis hari ini.
Massa tersebut merupakan anggota organisasi Perempuan Bangsa, Badan Otonom (Banom) resmi sayap pergerakan perempuan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita memberi dukungan kepada Pak Syamsul Aulia Rachman selaku Bupati Cilacap," kata salah satu anggota, Siti Malikha, kepada detikJateng di halaman Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (10/11/2026).
"Ini dari Perempuan Bangsa, organisasi dari sayapnya PKB. Karena Pak Syamsul kan dulu ketua DPC PKB Kabupaten Cilacap," lanjutnya.
Siti mengatakan, terdapat sekitar 50 orang yang turut hadir dari Cilacap ke Kota Semarang, dengan menggunakan satu unit bus. Siti mengungkapkan, saat Syamsul menjadi Ketua DPC PKB Cilacap, dirinya selaku Ketua Perempuan Bangsa.
"Kita berharap Pak Syamsul bisa kembali berkumpul bersama keluarga dan masyarakat Kabupaten Cilacap," ucapnya.
Diketahui, berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Pengadilan Negeri (PN) Semarang, perkara Syamsul dengan nomor registrasi 57/Pid.Sus-TPK/2026/PN Smg dijadwalkan untuk sidang agenda pembacaan putusan pukul 10.00 WIB.
Adapun perkara Sadmoko dengan nomor registrasi 58/Pid.Sus-TPK/2026/PN Smg juga dijadwalkan untuk sidang agenda pembacaan putusan pukul 10.00 WIB.
Saat ini ruang sidang Tirta sudah penuh oleh keluarga dan para pendukung terdakwa. Sadmoko dijadwalkan menjalani sidang putusan terlebih dahulu.
Dalam sidang sebelumnya, Syamsul Aulia Rachman dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK hukuman penjara tujuh tahun. Ia juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 568 juta. Sedangkan Sadmoko dituntut JPU hukuman 4 tahun penjara.
Diberitakan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mendakwa Syamsul memeras anak buah senilai Rp 568 juta. Jaksa mengungkap adanya keberatan dari pejabat di lingkungan Pemkab Cilacap saat diminta mengumpulkan uang untuk tunjangan hari raya (THR) Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Auliya Rachman.
Sementara untuk total uang yang berhasil dikumpulkan dari para kepala OPD disebut mencapai Rp 568 juta. Dana itu dihimpun melalui sejumlah pejabat sebelum akhirnya terkumpul di Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ferry Adhi Dharma.
