.webp)
Pemerintah dalam hal ini Presiden RI dan sejumlah pihak digugat oleh Hartana warga Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Klaten. Pria yang juga calon anggota legislatif (caleg) dari PAN itu mengajukan upaya hukum gugatan untuk meminta keadilan atas rumahnya yang dieksekusi proyek Tol Jogja-Solo.
"Ini kita mau mendaftarkan gugatan terkait perbuatan melawan hukum. Yang kami gugat pemerintah bersama jajarannya dalam hal ini Presiden RI," kata kuasa hukum Hartana, Setyo Hadi Gunawan kepada detikJateng di gedung Pengadilan Negeri (PN) Klaten, Jumat (15/9/2023) siang.
Dijelaskan Gunawan, selain Presiden, yang dicantumkan dalam gugatan juga Gubernur Jateng, Kementerian Agraria, dan pihak-pihak terkait.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Intinya adanya perbuatan melawan hukum dengan adanya perobohan bangunan, terutama rumah yang sampai detik ini tidak jelas," jelas Gunawan.
Kliennya, sambung Gunawan, menginginkan adanya rasa keadilan sebagai warga negara yang berusaha menuntut hak terkait proyek tol di Desa Pepe. Gunawan enggan menjelaskan lebih detail materi gugatan.
"Kami tidak bisa jelaskan itu (materi), itu nanti biar di pengadilan. Ya pokoknya kami minta ada perhitungan itu, material dan imateriil karena sampai sekarang rumah rata dengan tanah, keluarga juga sudah tidak di sana," papar Gunawan.
 Kuasa hukum Hartana sedang menginput data di Pengadilan Negeri Klaten. Foto: Achmad Hussein Syauqi/detikJateng |
Pantauan detikJateng di lokasi, sekitar delapan orang rombongan dari kuasa hukum datang ke PN Klaten pukul 09.00 WIB. Polisi berjaga di lokasi meskipun tidak ada massa.
Para kuasa hukum mendaftarkan gugatan. Sementara, Hartana selaku penggugat berada di luar gedung pengadilan.
Hartana mengatakan dirinya hanya sendiri mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum. Namun dirinya enggan menjelaskan lebih jauh.
"Saya sendiri. Terkait perbuatan melawan hukum, soal yang lainnya nanti biar kuasa hukum saja," kata Hartana saat dimintai konfirmasi detikJateng di lokasi.
Sementara itu, Humas PN Klaten, Rudi Ananta Wijaya menyampaikan pengadilan telah menerima pendaftaran dari penggugat melalui e-court. Sebagai penggugat atas nama Hartana.
"Penggugat adalah Hartana. Sebagai pihak para tergugat adalah Pemerintah Republik Indonesia, cq Presiden RI, tergugat 2 Gubernur Jawa Tengah, tergugat 3 Bupati Klaten, tergugat 4 Kementerian Agraria cq Kantor Wilayah BPN Jateng cq Kantor BPN Klaten," kata Rudi.
Selengkapnya baca di halaman berikutnya....
Rudi menyampaikan penggugat sudah mendaftar dan telah melakukan pembayaran biaya perkara. Sudah ada nomor perkaranya.
"Sudah ada nomor perkaranya, nomor 113/Pdt.G/2023. Ketika pendaftaran sudah masuk, lengkap dan ada nomor perkara, otomatis akan sampai ke meja ketua pengadilan yang akan menunjuk majelis," imbuh Rudi
Sebelumnya diberitakan, sebanyak 13 bidang lahan di Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Klaten, dieksekusi untuk proyek Tol Jogja-Solo. Beberapa warga melawan dengan berbagai cara, termasuk menempuh jalur hukum.
"Kita sudah melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Karena kemarin gugatan tidak diterima, ya kita akan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum, kita sama-sama menghormati hukum," kata kuasa hukum Hartana dan kawan-kawan, Badrus Zaman kepada wartawan di lokasi eksekusi, Rabu (10/5).
Diketahui, Hartana merupakan suami Kepala Desa (Kades) Pepe, Siti N Yulaikah yang rumahnya turut terdampak.
Menurut Badrus, eksekusi yang dilakukan tersebut dinilai cacat hukum. Sebab dalam putusan gugatan keberatan ganti rugi tol tidak ada yang menyebut eksekusi.
"Putusannya hanya tidak dapat diterima. Jadi menurut saya putusan ini kurang, belum menyebutkan nilai yang harus dibayarkan (ganti ruginya)," kata Badrus.
