Kasus penganiayaan di Holywings Jogja, Sleman, DIY, yang melibatkan anak komisaris utama bank pelat merah di Jawa Timur, Bryan Yoga Kusuma, pada Sabtu (4/6) lalu masih terus bergulir. Dalam kasus ini diduga ada keterlibatan anggota kepolisian.
Johnson Panjaitan, salah satu tim kuasa hukum Bryan Yoga Kusuma, mendatangi Polda DIY siang ini dan bertemu dengan Wakapolda DIY Brigjen R Slamet Santoso untuk meminta kejelasan kasus yang menimpa kliennya. Ia menilai dalam kasus ini penuh dengan rekayasa.
"Mas Albert dan Yoga adalah korban pengeroyokan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ya. Yang terjadi di kantor polisi dan Holywings. Kami datang ke sini dalam rangka menindaklanjuti proses yang kami anggap penuh rekayasa dan prasangka," kata Johnson ditemui di Mapolda DIY, Senin (12/9/2022).
Ia menjelaskan kasus ini pada dasarnya telah berjalan di dua trek. Pertama soal adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oknum anggota Polres Sleman dan kedua terkait dugaan penganiayaan.
"Kasus ini sekarang sedang berkembang di dua trek secara pro justitia. Yang pertama adalah kode etik yang satu lagi adalah soal pengeroyokannya Pasal 170 (KUHP)," ungkapnya.
Akan tetapi dalam perkembangannya, ia menyebut banyak hal yang tidak beres. Seperti dua perwira Polres Sleman berinisial LV dan AR yang menjadi terduga pelaku penganiayaan masih berdinas. Selain itu terduga pelaku penganiayaan lainnya yakni KN juga masih belum ditahan.
"Memang yang bisa kita identifikasi ada 4 sebenarnya 5, 6 (orang) begitu ya yang secara jelas bisa kita indentifikasi. Sebenarnya bisa sangat jelas kalau CCTV-nya bisa diambil dilihat dan ada," ujarnya.
"Di situ saya dapatkan tekanan, ancaman, juga tawaran hengki pengki (pengondisian) ini damai," imbuhnya.
Ia pun menuding adanya dugaan rekayasa penanganan perkara. Salah satunya yakni adanya laporan model A yang dibuat oleh anggota Polres Sleman berinisial AP.
Berdasarkan Perkap No 6 tahun 2019, lanjutnya, laporan model A dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui, atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi. Padahal menurut keterangan kliennya, saat kejadian AP tidak berada di lokasi.
Oleh karena itu, ia ingin agar kasus ini ditangani oleh Polda DIY. Baik dalam kasus pidana penganiayaan maupun kode etik.
"Ada main-main itu makanya jadi poin-poin kita makanya sekarang semua ditangani Polda jangan lagi Polres karena itu berkepentingan dan berjaringan gitu," tudingnya.
Selengkapnya di halaman selanjutnya...
