Pengacara Ditangkap Gegara Peras Perwira Polisi di Batang, Ini Modusnya

Robby Bernardi - detikJateng
Kamis, 03 Feb 2022 16:13 WIB
Tim Jatanras Polda Jateng merilis kasus pemerasan pengacara terhadap polisi di Polres Batang, Kamis (3/2/2022).
Tim Jatanras Polda Jateng merilis kasus pemerasan pengacara terhadap polisi di Polres Batang, Kamis (3/2/2022). Foto: Robby Bernardi/detikJateng
Batang -

Seorang pengacara di Jawa Tengah berinisial IP ditangkap oleh tim Jatanras Polda Jateng. Dia diduga telah melakukan pemerasan terhadap warga, termasuk sejumlah perwira polisi.

Modusnya, IP melayangkan gugatan praperadilan terhadap kasus-kasus yang ditangani oleh polisi melalui jalur restorative justice. Gugatan itu dijadikan sarana baginya untuk memeras korbannya.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Kombes Pol Djuhandani Raharjo Puro, mengatakan pihaknya telah menerima laporan pemerasan yang dilakukan oleh IP baik terhadap warga sipil maupun perwira polisi.

"Bahwa sebagaimana fakta yang didapat salah satu cara tersangka ini melakukan aksinya dengan mendatangi para pihak yang sedang berperkara di kepolisian, kemudian membuat surat kuasa khusus," kata Djuhandani dalam konferensi pers di Mapolres Batang, Kamis (03)02/2022).

"Tersangka menyoroti beberapa kasus yang pernah didampinginya, bila ada yang berakhir kekeluargaan atau Restorative Justice (RJ), tersangka membuat surat praperadilan prinsipal yang tanpa surat kuasa siapapun dengan isi materi mempertanyakan penyelesaian kasus yang disebutnya merugikan korban," katanya menambahkan.

Surat praperadilan tersebut kemudian dikirimkan ke Polres terkait, hingga ke Propam Polda Jawa Tengah. Tujuannya, membuat pihak-pihak yang disebutkan di surat praperadilan, termasuk penyidik polisi ketakutan dan berharap agar pengacara itu mencabut surat praperadilannya.

"Dari sinilah, tersangka mengeluarkan jurusnya untuk meminta uang," ucap Djuhandani.

Salah satu korbannya adalah salah satu perwira di Polres Batang. Perwira itu dipersoalkan lantaran menyelesaikan permasalahan perebutan tanah yang dilakukan secara damai. Bahkan, IP menuding perwira itu menerima uang suap Rp 50 juta.

Perwira polisi itu sempat diproses oleh penyidik internal dan ternyata tudingan itu tidak benar. Polisi justru menemukan bahwa sejumlah dokumen yang digunakan oleh IP adalah palsu, termasuk surat kuasa yang digunakannya.

Dalam penelusuran lanjutan, IP ternyata sudah beberapa kali melakukan hal serupa sejak 2020 lalu. Pengacara itu telah melakukan aksinya belasan kali seperti di Batang, Boyolali, dan Salatiga.

"Dari sekitar 16 kali gugatan praperadilan yang diajukan tersangka IP banyak yang tidak dihadiri pemohon sehingga setelah sidang dibuka langsung ditutup dan beberapa di antaranya dicabut," jelas Djuhandani.

Ditambahkan Djuhandani, IP juga merupakan residivis perkara penggelapan dan dua kali menjalani hukuman di PN Klaten. Akibat perbuatannya tersebut, IP dikenakan pasal 263 ayat 1, ayat 2 KUHP junto pasal 317 KUHP, junto pasal 220 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun.



Simak Video "Modus Bripda D Peras Warga Hingga Ditembak Karena Melawan"
[Gambas:Video 20detik]
(ahr/aku)