Hakim PN Surabaya Terjerat OTT, Pukat UGM: Faktor Serakah!

Jauh Hari Wawan S - detikJateng
Sabtu, 22 Jan 2022 17:03 WIB
Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur (Jatim) Itong Isnaeni Hidayat membantah omongan pimpinan KPK saat menggelar konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (20/1/2022) malam.
Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Hidayat. (Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jogja -

Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Itong Isnaeni Hidayat, serta panitera pengganti M Hamdan, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai korupsi yang dilakukan oleh hakim bukan lagi soal kesejahteraan, melainkan faktor keserakahan.

"Banyak hakim melakukan korupsi, menurut saya itu sudah masuk pada alasan kedua faktor pendorong korupsi yaitu keserakahan. Sudah bukan lagi ingin memenuhi kebutuhan karena gajinya kecil," kata Zaenur kepada wartawan, Sabtu (22/1/2022).

Zaenur menyebut, hakim memiliki kewenangan yang sangat tinggi untuk memutus perkara. Sehingga potensi penyelewengannya juga tinggi.

"Dikatakan risiko terjadi korupsi itu tinggi," ucapnya.

Oleh karena itu, kata Zaenur, butuh pengawasan yang sangat ketat untuk para hakim. Termasuk dalam penegakan kode etik hakim. Bentuk pengawasan itu, lanjutnya, bisa dari internal maupun eksternal.

"Internal di dalam MA ada badan pengawasnya (Bawas) ada juga pengawasan dari Pengadilan Tinggi ke Pengadilan Negeri, maupun pengawasan dari ketua kepada para anggota. Kemudian pengawasan eksternal dari Komisi Yudisial," urainya.

Selama ini, bentuk korupsi yang paling sering terjadi di pengadilan adalah menerima suap dari yang berperkara. Hal itulah yang harus ditanggulangi oleh pengadilan.

Menurut Zaenur, caranya dengan membuat sistem di internal pengadilan untuk meminimalisir terjadinya transaksi ditambah memperbanyak pengawasan di pengadilan. Selain itu, publik juga harus ikut terlibat aktif untuk melakukan kontrol sosial.

"Selama ini juga banyak transaksi, kejahatan yang dilakukan oleh institusi peradilan itu dari pegawai, mereka menjadi perantara dari pemberi kepada para penerima itu biasanya hakim itu perantaranya para pegawai," ujarnya.

"Bahkan dulu ada seloroh seorang tukang parkir di pengadilan itu dapat mengatur perkara. Itu harus diberantas, harus dihilangkan," imbuhnya.

Di sisi lain, ia juga memberikan saran saat terjadi kasus korupsi oleh seorang hakim, pimpinannya juga harus ikut bertanggung jawab. "Pimpinannya harus dicopot dari jabatannya sebagai bentuk punishment, agar ketua-ketua pengadilan ke depan bisa mengendalikan anggotanya agar tidak menyeleweng," pungkasnya.

(aku/mbr)