.webp)
Rumah Pelayanan Sosial (Rumpelsos) Dinas Sosial ternyata merupakan bangunan cagar budaya. Bangunan tersebut merupakan eks kantor Kawedanan Demak yang dibangun sekitar 1909 atau era Kolonial Belanda.
Bupati Demak Eisti'anah menetapkan bangunan eks kawedanan Demak itu sebagai cagar budaya lewat Keputusan Bupati Demak Nomor 438/123 Tahun 2023 pada 17 Mei 2023 lalu. Rumpelsos saat ini difungsikan sebagai rumah sementara bagi gelandangan, lansia, orang gila yang berkeliaran di wilayah Demak.
Pantauan detikJateng, Selasa (16/1/2024), ada dua bangunan di kompleks Rumpelsos Demak. Keduanya dihubungkan dengan lorong pendek.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satunya merupakan bangunan baru yang berada di belakang bangunan cagar budaya. Ada empat kamar berjeruji di bangunan baru yang difungsikan untuk menampung orang gila.
Bangunan Rumpelsos yang ditetapkan sebagai cagar budaya berbentuk joglo. Bagian lantai di area aula dipasangi keramik berwarna putih, sedangkan area musala di bangunan itu ditinggikan untuk menghindari banjir. Terlihat bangunan itu dominan dengan cat warna hijau, putih, dan merah muda atau pink.
Berbeda dengan area aula, bagian dalam bangunan itu masih asli dengan tegel warna gelap. Ada dua kamar yang difungsikan untuk menampung lansia perempuan.
Sejarah Kantor Kawedanan Demak
Bangunan ini dulunya merupakan eks kantor Kawedanan Demak. Kawedanan ini merupakan tempat tinggal wedana atau wedono yang merupakan pejabat setingkat kepala wilayah yang diangkat oleh Kolonial Belanda.
"Sejarah mengenai Rumpelsos itu dulunya bangunan eks Kantor Kawedanan Demak," kata Staf Pelaksana Subkoor Analis Sejarah dan Cagar Budaya Dindikbud Demak, Roni Sulfa Ali saat ditemui di kantornya, Selasa (16/1/2024).
"Bangunan eks Kawedanan Demak itu ditinggali oleh Wedana Demak," sambungnya.
Dia menjelaskan wedana merupakan sistem administrasi yang dibentuk pemerintah Kolonial. Pejabat wedana ini pun difasilitasi rumah dinas.
"Wedana atau kawedanan itu adalah sistem administrasi pada saat Pemerintah Kolonial Belanda, posisinya di bawah bupati atau kabupaten. Jadi kabupaten, wedana, kemudian desa-desa. Dulu belum ada kecamatan, tapi kalau wedana itu kalau sekarang di atas kecamatan, lebih luas dari kecamatan saat ini," terang Roni.
 Area aula Rumpelsos Demak ternyata eks Kantor Kawedanan era Kolonial Belanda yang dibangun tahun 1909. Foto diambil Selasa (16/1/2024). Foto: Mochamad Saifudin/detikJateng |
"Wedono dipilih dan dilantik oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Sebagai jasa balas budi atas itu maka mereka kemudian memberikan tempat tinggal atau rumah dinas wedana itu," sambung Roni.
Dia menyebut gedung Rumpelsos Demak ini dibangun pada tahun 1909. Proses pembangunan rumah dinas wedana ini konon membutuhkan waktu tiga tahun.
"Itu dibangun sekitar 1909. Itu berdasarkan catatan Pemerintah Kolonial Belanda waktu itu ada, kalau ibarat sekarang Dinas Pekerjaan Umum, dan itu selesai sekitar 1912," terangnya.
Dari catatan sejarah, ada beberapa versi tentang Wedana Demak. Salah satunya menyebutkan ada tiga kawedanan.
"Wedana sendiri berdasarkan catatan kami tapi ini ada banyak versi dan kita masih kroscek keabsahannya. Jadi Demak dulu ada beberapa wedana atau beberapa kawedanan, salah satunya itu adalah Kawedanan Demak Kota, Grogol, Dempet. Kalau nggak salah lebih dari tiga kawedanan," jelasnya.
Pembangunan Kantor Kawedanan Capai 12 Ribu Gulden
Roni menuturkan pembanungunan kantor kawedanan itu konon menghabiskan biaya sekitar 12 ribu gulden. Rumah tersebut juga sempat menjadi Panti Wreda sebelum menjadi Rumpelsos.
"Bangunan eks kawedanan Demak itu dibangun dengan biaya sekitar 12 ribuan gulden, kalau sekarang sudah berapa ratus juta," seloroh Roni.
"Terus seiring berjalannya waktu fungsi wedana sendiri memiliki perubahan-perubahan. Rumah itu berhenti digunakan sebagai rumah tinggal wedana, kemudian berganti panti wreda, kemudian saat ini rumah pelayanan sosial," imbuhnya.
 Lorong pendek yang menghubungkan bangunan cagar budaya dengan bangunan baru di Rumpelsos Demak. Foto diambil Selasa (16/1/2024). Foto: Mochamad Saifudin/detikJateng |
Ia menjelaskan penghapusan sistem administrasi wedana di Demak terjadi sekitar 1960.
"Wedana dihapus itu sekitar 1967 tapi secara totalnya itu 1990-an. Di Demak sendiri tahun 1960-an masih ada wedana tapi tidak seefektif zaman kolonial Belanda," terangnya.
(ams/ahr)
