Siapa Penerima Gaji Ke-13 2026? Ini Daftar Pegawai, Jadwal Cair, dan Nominalnya

Daftar Isi

Daftar Pegawai yang Menjadi Penerima
Jadwal Pencairan Gaji Ke-13
Rincian Nominal dan Komponen yang Diterima

Solo -

Pemerintah secara resmi telah menerbitkan payung hukum terbaru melalui PP Nomor 9 Tahun 2026 dan PMK Nomor 13 Tahun 2026 guna mengatur kesejahteraan para abdi negara. Aturan ini secara spesifik menjelaskan mengenai kriteria siapa penerima Gaji Ke-13 2026 yang akan mendapatkan tambahan penghasilan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi kerja selama setahun terakhir.

Dalam kebijakan tersebut, rincian mengenai daftar pegawai yang berhak menerima bantuan tunjangan ini mencakup lingkup yang luas, mulai dari aparatur negara aktif hingga para pensiunan. Selain itu, besaran nominalnya pun telah diatur sedemikian rupa berdasarkan komponen penghasilan yang diterima pada bulan Mei 2026, sehingga setiap golongan akan menerima jumlah yang bervariasi sesuai dengan jabatan dan masa kerjanya.

Masyarakat dan para pegawai tentu sangat menantikan kepastian terkait jadwal cair tunjangan ini untuk mengatur pos keuangan keluarga. Jika berkaca pada kebijakan di tahun sebelumnya, bantuan dana ini biasanya dialokasikan berdekatan dengan momen strategis nasional, terutama yang berkaitan dengan siklus kebutuhan ekonomi rumah tangga yang meningkat di periode tertentu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Daftar Pegawai yang Menjadi Penerima

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026, kategori penerima manfaat tahun ini mencakup seluruh elemen aparatur negara sebagai berikut:

Aparatur Negara: Terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Prajurit TNI, serta Anggota Polri.
Pejabat Negara: Meliputi Presiden dan Wakil Presiden, Menteri, Anggota DPR/MPR, Gubernur, serta Bupati/Wali Kota.
Pejabat Lainnya: Termasuk Wakil Menteri, Staf Khusus di lingkungan kementerian/lembaga, Dewan Pengawas KPK, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Hakim Ad Hoc.
Pegawai Non-ASN: Pegawai yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk pimpinan dan pegawai pada Lembaga Nonstruktural (LNS), BLU/BLUD, serta LPP.
Purnatugas: Terdiri atas Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.

Jadwal Pencairan Gaji Ke-13

Terkait waktu pembayaran, pemerintah hingga kini belum menetapkan tanggal pasti untuk tahun 2026 karena masih menunggu keputusan teknis lanjutan. Namun, jika merujuk pada kebijakan tahun 2025 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025, pencairan Gaji Ke-13 dilakukan pada bulan Juni.

Pola ini kemungkinan besar akan dipertahankan pada tahun 2026 karena tujuan utama Gaji Ke-13 adalah sebagai bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak aparatur negara menjelang tahun ajaran baru sekolah. Oleh karena itu, para pegawai dapat memantau perkembangan pengumuman resmi di bulan Juni sebagai estimasi waktu pencairan dana tersebut.

Rincian Nominal dan Komponen yang Diterima

Nominal Gaji Ke-13 didasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei 2026. Untuk PNS, TNI, dan Polri, komponennya meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan/umum, dan tunjangan kinerja.

Bagi Pegawai Non-ASN pada Lembaga Nonstruktural, nominal maksimal yang diberikan diatur berdasarkan jenjang pendidikan dan masa kerja sebagai berikut:

Pimpinan Lembaga Nonstruktural: Ketua/Kepala mendapatkan Rp 31.474.800, sedangkan Wakil Ketua mendapatkan Rp 29.665.400, dan Sekretaris/Anggota sebesar Rp 28.104.300.
Pegawai Setingkat Eselon: Eselon I mendapatkan Rp 24.886.200, Eselon II Rp 19.514.800, Eselon III Rp 13.842.300, dan Eselon IV Rp 10.612.900.
Tenaga Pelaksana Berdasarkan Pendidikan:
- SD/SMP/Sederajat: Rentang Rp 4.285.200 hingga Rp 5.052.600.
- SMA/D-I/Sederajat: Rentang Rp 4.907.700 hingga Rp 5.861.500.
- D-II/D-III/Sederajat: Rentang Rp 5.488.500 hingga Rp 6.524.200.
- D-IV/S-1/Sederajat: Rentang Rp 6.591.000 hingga Rp 7.825.800.
- S-2/S-3/Sederajat: Rentang Rp 7.764.100 hingga Rp 9.050.500.

Penyaluran Gaji Ke-13 tahun 2026 merupakan langkah strategis pemerintah untuk menjaga kesejahteraan dan daya beli para abdi negara. Melalui aturan yang telah tertuang dalam PP Nomor 9 Tahun 2026 dan PMK Nomor 13 Tahun 2026, diharapkan proses pencairan dapat berjalan tepat waktu sehingga manfaatnya benar-benar terasa, terutama dalam mendukung kebutuhan pendidikan keluarga para pegawai di seluruh Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh Shakti Brammaditto Widya Fachrezzy peserta Program MagangHub Bersertifikat dari Kemnaker di detikcom